Arsip

KAPOLRI

Kapolri Keduapuluh  [ 22 Oktober 2010 -sekarang ]

Profil Timur Pradopo, Isu pergantian kapolri akhirnya terjawab sudah, siapa yang di pilih oleh presiden sby sebagai pengganti dari Kapolri BHD, dimana sebelumnya santer terdengar bahwa ada beberapa nama yang akan di ajukan presiden ke DPR menyangkut calon kapolri, akhirnya SBY menentukan calon tunggal yakni Timur Pradopo, sipakah timur pradopo dan jabatan apa saja yang pernah ia sandang berikut ini ada profil dari Komjen pol Timur Pradopo

Komjen Polisi Timur Pradopo adalah lulusan Akademi Kepolisian 1978. Mengawali karir sebagai Perwira Samapta Poltabes Semarang. Tahun 1997-1999, Timur menjadi Kapolres Metro Jakarta Barat, Kapolres Metro Jakarta Pusat (2000), dan Kapolwiltabes Bandung (2001). Berikut ini profil singkat Komjen Polisi Timur Pradopo hasil penelusuran

Nama: Drs Timur Pradopo

Pangkat/NRP : Inspektur Jenderal/56010380

Jabatan terakhir: Kapolda Jawa Barat

Tempat Lahir : Jombang, 10 Januari 1956

Suku Bangsa : Jawa

Agama: Islam

Riwayat Pendidikan

1. AKABRI (AKPOL) 1978

2. PTIK 1989

3. SESPIM POLRI 1996

4. SESPATI POLRI 2001

Riwayat Jabatan

1. Perwira Samapta Poltabes Semarang

2. Kasi Operasi Poltabes Semarang

3. Kapolsekta Semarang Timur

4. Kabag Lantas Polwil Kedu

5. Kabag Ops Dit Lantas Polda Metro Jaya

6. Kasat Lantas Wil Jakarta Pusat

7. Kapolsek Metro Sawah Besar

8. Wakapolres Tangerang

9. Kabag Jianmas Lantas Polda Metro Jaya

10. Kapolres Metro Jakarta Barat

11. Kapolres Metro Jakarta Pusat

12. Kapuskodal Ops Polda Jawa Barat

13. Kapolwiltabes Bandung Polda Jawa Barat

14. Kakortarsis Dediklat Akpol

15. Irwasda Polda Bali

16. Kapolda Banten

17. Kaselapa Lemdiklat Polri

18. Staf Ahli Bid Sospol Kapolri

19. Kapolda Jawa Barat

20. Kapolda Metro Jaya

Semoga sedikit informasi mengenai Timur pradopo ini bisa bermanfaat bagi anda sekalian, dan mengenal lebih dekat profil Komjen pol Timur Pradopo, yang diajukan oleh sby sebagai calon tunggal kapolri. ( sumber, http://www.sugeng.web.id/1019/profil-komjen-pol-timur-pradopo.html )

Kapolri Kesembilanbelas  [ 1 Oktober 2008 -22 Oktober 2010 ]

Jenderal Polisi Drs. Bambang Hendarso Danuri, M.M. (lahir di Bogor, Jawa Barat, 10 Oktober 1952; umur 56 tahun) adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sejak 1 Oktober 2008. Beliau adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 1974 dan meraih gelar sarjana dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta. Ia beristrikan Nanny Hartiningsih dan merupakan adik dari mantan Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI (Purn.) Tritamtomo. Bambang mengawali karirnya di kepolisian ketika menjadi Wakasat Sabhara Polresta Bogor Polda Jawa Barat tahun 1975. Setelah itu karirnya terus melesat hingga antara lain pernah menjabat sebagai Kapolres Jayapura (1993), Wakapolwil Bogor Polda Jawa Barat (1994), Kadit Serse Polda Nusa Tengggara Barat (1997), Kadit Serse Polda Bali (1999, Kadit Serse Polda Jawa Timur (2000), Kadit Serse Polda Metro Jaya, Kapolda Sumatera Utara (2005-2006) dan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri (2006).

Penghargaan yang pernah diterima suami Nanny Hartiningsih ini antara lain Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun, Satya Lencana Karya Bhakti, dan Satya Lencana Ksatria Tamtama.( sumber, http://www.museum.polri.go.id/kapolri19-bambang-hendarso.html )

Kapolri Kedelapanbelas  [ 8 Juli 2005 - 30 September 2008 ]

Sutanto lahir di Comal, di Desa Gedeg pada tanggal 30 September 1950 dari pasangan Suryadi bin Rowowidjojo dan Suriah binti Warli. Ayah Sutanto merupakan seorang Polisi Negara yang merupakan keturunan asli Desa Gedeg. Menurut penuturan teman sepermainannya sewaktu kecil, Sutanto yang berpenampilan kalem itu ternyata pandai bermain klungsu (biji asem). Terbukti Sutanto kecil seringkali mengalahkan teman-teman sepermainan di lingkungan Desa Gedeg dalam hal dolanan klungsu. Masa kecil Sutanto antara tahun 1963 sampai 1966 banyak dihabiskan bersama budhe-nya, yaitu budhe Saryi yang tinggal di rumahnya di Desa Gedeg Rt. 07, Rw. 02, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Budhe Saryi (alm) sangat dekat

dengan Sutanto ditengah kesibukan ayahanda sebagai “bhayangkara Negara.” Menginjak usia 7 tahun, tepatnya pada tahun 1957, Sutanto tinggal bersama ayah dan ibu di lingkungan asrama Polisi Distrik (Sektor) Comal. Pendidikan menjadi sesuatu yang penting bagi keluarga Sutanto, oleh karena itu pada usianya genap untuk bersekola ia disekolahkan di TK Melati Comal. Pada tahun 1950-an jenjang pendidikan dasar di kecamatan Comal masil melalui Sekolah Rakyat (SR). Di desa Gedeg jenjang pendidikan hanya sampai kelas 1, 2, dan 3 SR. sedangkan kelas 4, 5, dan 6 harus ditempuh disekolah desa tetangga, yaitu Desa Gandu yang berjarak 2 kilometer. Masa sekolah dasar Sutanto diawali pada usia 7 tahun. Belum genap 6 tahun menuntut ilmu di Sekolah Rakyat (SR) Purwoharjo, Comal, pada tahun 1960 Sutanto harus pindah sekolah karena mengikuti kepindahan tugas ayahnya ke Kepolisian Distrik (sektor) Watukumpul sewaktu kelas Distrik (sektor) Belik. Kepindahan itu terjadi saat Sutanto naik ke kelas enam sekolah rakyat. Dan di Belik itulah Sutanto menamatkan sekolah rakyatnya. Sutanto kemudian melanjutkan jenjang pendidikannya ke SMP Negeri 1 Comal. Sayangnya pendidikan SMP yang seharusnya ditempuh selama 3 tahun di SMP Comal akhirnya harus diperpanjang selama satu tahun gara-gara meletusnya peristiwa “Gerakan Tiga Puluh September.” Sutanto akhirnya lulus SMP di Randudongkal karena ayahnya pindah tugas lagi ke Kepolisian Distrik tersebut. Sutanto kemudian masuk menjadi siswa SMA Negeri Pemalang pada tahun 1967. SMA negeri Pemalang yang beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto, Sirandu, Pemalang merupakan satu-satunya SMA Negeri di Kabupaten Pemalang ketika itu. Di sekolah itu ia merupakan siswa kelas ilmu pasti alam (PASPAL). Tahun 1969 Sutanto lulus SMA Negeri Pemalang dan melanjurkan studi di AKABRI Kepolisian (kemudian dikenal sebagai Akpol). Tahun demi tahun dilalui Sutanto dengan baik hingga akhirnya ia dinyatakan lulus dengan prestasi terbaik sebagai Taruna Akabri bagian Kepolisian pada tahun 1973. Ia juga menerima pedang Adhi Makayasa, symbol prestisius dalam sebuah prestasi pendidikan bagi seorang taruna Akpol. Setelah lulus jabatan kewilayahan pertamanya adalah Kapolsek Metro Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada tahun 1978. Kemudian bergeser menjadi Kapolsek Metro Kebayoran Baru. Saat menjabat di Polsek Kebayoran Baru, Sutanto dengan salah seorang rekannya berhasil menangkap pelaku penembakan anggota Brimob dan pembunuhan orang asing di suatu bar. Setelah dua kali menjadi Kapolsek, ia kemudian menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) angkatan ke-18. Tujuh tahun kemudian setelah lulus dari PTIK, Sutanto menamatkan pendidikan di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri. Setelah tamat dari Sekolah Staf dan Pimpinan Polri, Sutanto ditugasi sebagai Detasemen Provos Polda Jawa Timur (1990), Kapolres Sumenep, Jawa Timur (1991), Kapolres Sidoarjo Jawa Timur (1992), dan Paban Asrena Polri (1994). Karier Sutanto terus melesat dan tanda-tanda ia akan menjadi pucuk pimpinan Polri mulai tampak jelas saat ia ditunjuk menjadi Ajudan Presiden Soeharto (1995). Sebuah jabatan yang dimasa lalu disebut-sebut prestisius itu diemban hingga jatuhnya Soeharto, Mei 1998. ( sumber, http://www.museum.polri.go.id/kapolri18-sutanto.html )

Kapolri Ketujuhbelas  [ 29 November 2001 - 7 Juli 2005 ]

Da’i Bachtiar lahir di Kabupaten Indramayu pada tanggal 25 Januari 1950. Kehidupan desa yang masih kental dengan sifat kekeluargaan dan gotong royong membentuk kepribadiannya. Keluarga Da’i Bachtiar termasuk disegani dan dihormati didaerahnya bukan karena mengandalkan pangkat yang tinggi serta kekayaan yang melimpah ruah, melainkan didikan budi pekerti luhur, sikap tolong menolong, rasa tanggung jawab, dan kepedulian social yang membuat orang tuanya mendapat penghormatan. Da’i Bachtiar bersekolah disekolah rakyat yang dulu setingkat dengan sekolah dasar masa sekarang dan berhasil lulus pada tahun 1962. Ia kemudian menamatkan pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) pada tahun 1965. Selanjutnya Da’i Bachtiar berhasil merampungkan pendidikan di SMA pada tahun 1968 dengan nilai yang sangat memuaskan. Ayah serta ibunya juga mendukung setiap hobi anaknya, salah satunya adalah hobi Da’i Bachtiar dalam berolahraga. Sehingga tidak mengejutkan jika ia memperoleh prestasi cemerlang dalam bidang olahraga. Kadang-kadang ia bersama teman-temannya turut dalam perkumpulan kesenian. Setelah tamat dari SLTA Da’i Bachtiar kemudian menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian (Akpol). Ia lulus dari Akpol pada tahun 1972 dan kemudian bertugas di jajaran kepolisian sebagai pelaksana lapangan seperti kebanyakan polisi lainnya. Da’i Bachtiar memperoleh pangkat letnan dua pada tanggal 1 Desember 1972. Tugas pertamanya adalah sebagai inspektur Dinas Polres Grobogan Kodak IX Jawa Tengah pada tahun 1973. Setahun kemudian ia menjadi Kasi Sabhara/Lantas Polres Grobogan dan dalam tahun yang sama mendapat promosi sebagai Kabag Operasi Polres Grobogan sampai sekitar tahun 1983. Setelah itu ia dipromosikan menjadi Perwira Pengawas Departemen/Instruktur di Akademi Kepolisian. Tugas berikutnya ia ditunjuk sebagai Komandan Batalion Taruna Akademi Kepolisian sampai sekitar tahun 1987. Dalam tahun itu, Da’i Bachtiar mendapat promosi besar menjadi Kapolres Pati dengan pangkat Lentan Kolonel Polisi. Dua tahun bertugas di Blora, Da’i Bachtiar dimutasi sebagai Kapolres Boyolali, Polwil Surakarta, Polda Jateng dan berikutnya menjadi Kapolres Klaten sampai tahun 1992. Dari Kabupaten Klaten, Da’i Bachtiar dipromosikan sebagai Sesdit Serse Polda Jatim. Beberapa bulan kemudian, ia menjabat sebagi Kapoltabes Ujung Pandang, Polda Sulawesi Selatan dan Tenggara (Sulselra). Disinilah Da’i Bachtiar memperoleh pangkat Kolonel Polisi. Pada tahun 1994 dimutasi Kapolda Nusa Tenggara (Nusra) sebagai kepala Direktorat Reserse (Kadit Reserse) Polda Nusra. Tahun 1996, ia ditugaskan sebagi Wakapolda Sulawesi Tenggara lalu dipanggil ke Mabes Polri sebagai tenaga ahli Tingkat II Staf Ahli Kapolri bidang sosial politik. Karier Da’i Bachtiar menanjak terus sehingga memperoleh pangkat Brigadir Jenderal Polisi pada 1 Maret 1997 dan dipromosikan sebagai Kadispen Polri. Namun diposisi ini Da’i Bachtiar hanya beberapa bulan saja karena selanjutnya dipromosikan sebagai Komandan Korps Reserse Polri dan memperoleh kenaikan pangkat Mayor Jenderal Polisi berbintang dua, ia pun kemudian memperoleh posisi strategis sebagai Wakapolda Jawa Timur dan Gubernur Akademi Kepolisian. Tanggal 1 Agustus 2001 ia memperoleh pangkat Komisaris Jenderal Polisi sebagai Kalakhar BKNN.

Berkat ketekunan, kegigihan, dan keuletannya dalam menggapai cita-cita, Karier Da’i Bachtiar terus bersinar terang. Presiden Megawati Soekarno Putri kemudian mengajukan nama Komisaris Jenderal Polisi Drs. Da’i Bachtiar sebagai satu-satunya calon Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Drs. Suroyo Bimantoro yang akan segera pensiun. Kamis 22 November 2001 nama Komisaris Jenderal Polisi Da’i Bachtiar mulai dibahas di DPR dalam rapat Badan Musyawarah. Pada senin 26 November 2001 seluruh fraksi yang tergabung dalam Komisi I dan Komisi II DPR secara aklamasi menyetujui pencalonan Komisaris Jenderal Polisi Da’i Bachtiar sebagai Kapolri oleh Presiden. Namun persetujuan itu masih akan dilaporkan lagi kepada Badan Musyawarah (Bamus) DPR untung diagendakan dalam Sidang Paripurna DPR. Selanjutnya pada hari kamis 29 November 2001 dalam Sidang Paripurna DPR yang dihadiri 259 anggota, disahkanlah persetujuan pengangkatan Komisaris Jenderal Polisi Da’i Bachtiar sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Suroyo Bimantoro. Seusai Pelantikan DPR meminta Kapolri yang terpilih untuk memprioritaskan tugas-tugas pokoknya pada pemberantasan perjudian, menuntaskan kasus 27 Juli 1996 (kasus dimana sekelompok orang yang memakai atribut PDI menyerang kantor DPP PDI kubu Megawati) dan memberantas narkoba. ( sumber, http://www.museum.polri.go.id/kapolri17-dai-bachtiar.html )

Kapolri Keenambelas  [ 23 September 2000 - 28 November 2001 ]

Suroyo Bimantoro lahir di Gombong, Kebumen Jawa Tengah pada 3 November 1964 sebagai anak kedua dari Sembilan bersaudara. Bimantoro menempuh pendidikan dasar di Banjarnegara (Banyumas) dari tahun 1953-1959. Sejak kecil Bimantoro dikenal oleh kawan-kawannya sebagai teman yang gemar belajar, oleh karena itu pada saat ujian akhir sekolah dasar ia meraih rangking II dari sekolahnya. Setelah lulus sekolah dasar, Bimantoro melanjutkan ke SLTP pada tahun 1959-1962. Pada ujian akhir sewaktu SLTP Bimantoro berhasil meraih rangking pertama untuk seluruh SMP di Gombong. Selanjutnya ia meneruskan jenjang pendidikannya ketingkat SLTA (SMA VI) di Yogyakarta. Selepas SMA, ia mengikuti tes di Kedokteran UI dan Teknik Kimia UGM. Namun karena ayahnya meninggal pada 29 Agustus 1965 maka dengan terpaksa panggilan dari dua universitas tersebut ditolaknya. Hal ini terjadi karena ia sadar bahwa biaya kuliah dan kost tidak mungkin dipenuhinya. Setelah menganggur selama satu tahun ia kemudian mendaftar ke Akademi Kepolisian Semarang. Yang menjadi motivasinya mendaftara adalah sekolah itu tidak memungut biaya dan setelah lulus akan diangkat menjadi Inspektur Dua (Perwira). Ia lulus dari Akademi Kepolisian pada tahun 1970 pada peringkat ke-8 dan masuk kategori The Big Ten. Karena sejak awal Bimantoro menjalin hubungan yang luas dengan para mahasiswa dari akademi lain dalam sebuah wadah Akabri. Maka saat menjabat, ia menegaskan pentingnya untuk meningkatkan koordinasi dengan semua unsur TNI dalam upaya menghilangkan kecurigaan diantara para pasukan. Dengan kerjasama dan koordinasi yang erat antara Polri, TNI dan instansi sipil khususnya penegak hukum, ia ingin menembus sekat informasi yang selama ini sering menimbulkan kecurigaan. Bimantoro kemudian melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Ia lulus pada tahun 1977 dengan prestasi rangking 1. Dalam bidang kemahasiswaan Bimantoro menjabat Wakil Ketua Senat PTIK Angkatan XIII/WASPADA. Semasa menjadi siswa Sespimpol mendapatkan pendidikan manajerial tertinggi untuk matra kepolisian. Pada akhir pendidikan Bimantoro meraih peringkat pertama bidang intelektual. Semasa tugas di Sekolah Staf dan Komando ABRI Gabungan (Seskogab) tahun 1933, ia belajar dengan tekun sehingga mendaptkan peringkat 6 atau sepuluh besar. Sama seperti saat di Sespimpol, di Seskogab ia menjabat sebagai Wakil Ketua senat. Bimantoro juga mendapat kesempatan untuk mengikuti kursus Internasional X Interpol di Taormina (Italia) pada tahun 1933. Jabatan-jabatan yang pernah diemban Bimantoro sebelum menjadi Kaporli diantaranya: Kapolres Jakarta Utara (1985), Kepala Polres Jakarta Barat (1986), Pasdep Fal Juang Sespim Polri (1987-1989), Gadik Utama di Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) tahun 1990, Sekretaris Pribadi Kapolri (1991), Kapolwil Kota Besar Surabaya (1993), Wakil Kapolda Nusa Tenggara (1996), Kapolda Bali pada 15 Juli 1997. Pada 1 Mei 1998 diangkat sebagai asisten Operasi Kapolri sampai awal tahun 2000, tahun 2000 Bimantoro diangkat menjadi Waka Polri, dan kemudian diangkat sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Drs. KHP Rusdihardjo untuk menangkap pelaku pemboman BEJ dan kasus Atambua.

Jenderal Polisi Drs. R. Suroyo Bimantoro diangkat sebagai Kapolri pada tanggal 23 September 2000 oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Sesuai dengan kesepakatan Presiden dengan Ketua DPR (Akbar Tanjung), pengankatan Bimantoro menjadi Kapolri dilakukan setelah DPR mengadakan rapat pimpinan DPR tentang penggantian Kapolri. Beberapa waktu setelah diangkat Kapolri langsung mengumumkan polisi telah mengetahui detail kelompok yang selama ini melakukan terror bom. Namun Kapolri belum bersedia merinci kelompok mana yang melakukan terror tersebut demi suksesnya penyelidikan. Ia menambahkan pihaknya juga akan meningkatkan kerjasama dengan lembaga inteligen seperti BAKIN (Badan Koordinasi Inteligen) dan BIA (Badan Inteligen ABRI). Dengan koordinasi dan saling proaktif Bimantoro menegaskan akan segera mematahkan jalur distribusi bahan peledak, senjata api dan lain-lainnya. Ditambah dengan kerjasama Interpol dan FBI akhirnya Polri berhasil menangkap25 tersangka pengeboman, termasuk kasus bom di BEJ. (http://www.museum.polri.go.id/kapolri16-surojo-bimantoro.html  )

Kapolri Kelimabelas  [ 4 Januari 2000 - 22 September 2000 ]

Jenderal Polisi Drs. Rusdihardjo lahir pada tanggal 7 Juli 1945 di Dlem Tjokrokusuman. Lahir dari pasangan suami istri G.P.H. Notoprodjo dan R. Ayu Soenarni Wongsonegoro. Rusdihardjo mulai masuk sekolah di Sekolah Dasar Margorejo, Kecamatan Tayu, Pati. Di sekolah tersebut ia belajar dari kelas I hingga kelas IV, sedangkan kelas V hingga kelas VI diselaikan di Walikukun, Ngawi, Jawa Timur. Selesai menempuh pendidikan di sekolah Dasar kemudian Rusdihardjo melanjutkan sekolah di SMP Negeri I Tangerang pada tahun 1957. Tiga tahun kemudian, ia lulus dari SMP tersebut dan selanjutnya meneruskan pendidikan di SMA Regina Pacis, Bogor. Berpindah pindahnya tempat sekolah Rusdihardjo dikarenakan mengikuti pekerjaan ayahnya yang seringkali dipindahtugaskan, dari perkebunan satu ke perkebunan lainnya.

Setamat SMA, Rusdihardjo memutuskan untuk masuk Akademi Kepolisian. Rusdihardjo resmi diterima di Akademi Kepolisian di Sukabumi pada tahun 1964. Kemudian ia lulus Baccaloreat PTIK pada tahun 1967 dengan pangkat letnan dua. Rusdihardjo kemudian ditempatkan sebagai perwira samapta di Komwil 73 (sekarang disebut polres) Jakarta Barat. Inilah awal karier bagi Rusdihardjo di Kepolisian. Pada tahun 1971, Rusdihardjo melanjutkan pendidikan di PTIK tingkat (doktoral), yang diselesaikannya tahun 1974. Setelah menyelesaikan pendidikan di PTIK, selanjutnya Rusdihardjo mendapatkan tugas baru di Polda Kalimantan Barat dengan jabatan sebagai Kabag Reserse. Pada tahun 1979, Rusdihardjo berhasil lulus testing Sesko ABRI bagian Kepolisian, sejak saat itulah, ia menjadi mahasiswa di Seskopol dan menyelesaikan pada tahun 1980. Di tahun yang sama, Rusdihardjo mendapat Surat Keputusan (Skep) baru, yaitu pindah ke kesatuan utama reserse narkotika di Mabes Polri, Jakarta. Dua tahun kemudian, Rusdihardjo dinaikkan pangkatnya menjadi letnan kolonel (Letkol) polisi dan ditempatkan di Kanit II Sattama Serse Narkotik Mabes Polri. Berdasarkan pengalamannya di bidang narkotika, kemudian Letkol Polisi Rusdihardjo diangkat sebagai Kasubdit Reserse Narkotika di Mabes Polri.

Rusdihardjo memegang jabatan sebagai Kasubdit Resere Narkotika di Mabes Polri cukup lama, yakni hingga tahun 1989. Saat memangku jabatan tersebut, banyak hal yang telah dilakukan oleh Rusdihardjo, salah satunya adalah mengembangkan teknik dan taktik untuk menanggulangi masalah narkotika, teknik tersebut ditemukan oleh Rusdihardjo dan dinamakan Controlled Delivery. Teknik tersebut berhasil membongkar sindikat narkoba antarnegara, selanjutnya teknik ini kemudian digunakan dan di sahkan oleh semua anggota PBB pada bulan Februari 1988 melalui Sidang Umum Divisi Narkotika PBB di Wina. Setelah memangku jabatan sebagai Kasubdit Reserse di Mabes Polri, kemudian selama tiga tahun hingga tahun 1992, Rusdihardjo diangkat menjabat sebagai Kapolwil Daerah Istimewa Yogyakarta. Seiring dengan program Visit Indonesia Year 1990, selaku Kapolwil Yogyakarta, Rusdihardjo membentuk “turis polisi” yang modern dan ramah. Gagasan Rusdihardjo tentang tourist police tersebut mendapatkan dukungan yang kuat dari banyak kalangan. Dalam perkembangannya, gagasan ini kemudian diangkat menjadi program nasional oleh Mabes Polri.( sumber, http://www.museum.polri.go.id/kapolri15-roesdihardjo.html )

Kapolri Keempatbelas  [ 29 Juni 1998 - 3 Januari 2000 ]

Salah satu putra terbaik bangsa Indonesia yang pernah dimiliki adalah Drs. Roesmanhadi, S.H., M.M., M. Hum. Ia adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) ke-14, selama periode 3 Juli 1998 – 4 Januari 2000.

Sejumlah “pekerjaan rumah” yang berat telah menghadang Kapolri Letjen Polisi Drs. Roesmanhadi, S.H., M.M., M. Hum. Setelah menerima tongkat komando dari Drs. Dibyo Widodo, Roesmanhadi mencurahkan pikirannya untuk memperbaiki citra polisi. Ia pun juga harus mencari cara untuk menigkatkan kemampuan profesionalisme anggota Polri, khususnya sebagai penyidik dan mempercepat kerja sama dengan polisi luar negeri dan lembaga lain.

Korps pimpinan Roesmanhadi ini tengah menghadapi masyarakat yang kian gencar menuntut polisi agar dapat mengusut tuntas sejumlah kasus besar yang kontroversial, seperti pembunuhan wartawan Bernas Fuad Muhammad Syafrudin, pembunuhan raja judai Nyo Beng Seng, dll. Selain itu, Polri juga harus menerima kenyataan bahwa personelnya sangat terbatas (184.283 personel) yang diharuskan mengahadapi gelombang reformasi yang diiringi aksi unjuk rasa, dengan populasi penduduk mencapai 200 juta jiwa.Di samping persoalan keterbatasan personel yang tidak sebanding dengan besarnya persoalan bangsa, Roesmanhadi juga menyadari bahwa selama ini citra polisi terbilang kurang bagus. Citra itu kian tercoreng dengan tuduhan bahwa polisilah pembunuh empat mahasiswa Trisakti, 12 Mei 1998. Bagi lelaki kelahiran Porong itu, citra Polri merupakan permasalahan nomow satu yang harus segera dibangun kembali. Polisi tidak akan ada artinya jika tidak mendapat tempat di hati masyarakat. “Pertama-tama kami ingin mengembalikan citra Polri, yakni Polri yang dicintai dan disegani masyarakat”, ujar pria alumnus PTIK 1974, Angkatan XI / Bhakti ini. Ia juga mengakui Polri sedang mengalami degradasi kepercayaan masayarakat. Hal ini terlihat dari sejumlah WNI keturunan Tionghoa yang mengalami ketragisan diperkosa dan dianiaya oleh massa perusuh (kasus kerusuhan 13-14 Mei 1998) ternyata lebih percaya dan mengadu kepada Komnas HAM, bukan kepada polisi.

Semasa Roesmanhadi memangku jabatan Kapolri, banyak desakan agar Polri memisahkan diri dari ABRI. Dan desakan itu pun terealisasikan, tepatnya Kamis 1 April 1999, Polri resmi memisahkan diri dari ABRI. Dengan lepasnya Polri dari ABRI, tantangan baru telah menghadang dan harus dihadapi. Untuk menghadapi tantangan baru, sebagai Kapolri di tengah reformasi, Roesmanhadi pun melakukan reformasi di tubuh Polri. Reformasi yang dimaksud adalah berkaitan dengan reformasi kemampuan, keterampilan, dan mentalitas anggota Polri. Fokus utamanya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dari segenap jajarannya. Fokus ke dalam tubuh Polri sendiri adalah pembenahan kepada anggota Polri melalui pendidikan, sedangkan fokus ke luar adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik lagi dalam rangka memulihkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat yang sebelumnya terdegradasi.

Lepas dari itu semua, Roesmanhadi merupakan pribadi yang taat kepada kedua orang tuanya. Kakek dan ayahnya adalah seorang polisi. Terlahir dari keluarga polisi, Roesmanhadi kecil yang lahir di Porong, Sidoarjo, 5 Maret 1946 ini wajar bercita-cita menjadi polisi. Keputusannya untuk melanjutkan tradisi keluarga merupakan pilihan tepat. Keputusan itu telah membawa Roesmanhadi menangkup jabatan tertinggi di Polri. ( sumber, http://www.museum.polri.go.id/kapolri14-roesmanhadi.html )

Kapolri Ketigabelas  [ 15 Maret 1996 - 28 Juni 1998 ]

Jenderal Polisi Drs. Dibyo Widodo merupakan salah satu putra terbaik yang pernah dimiliki bangsa Indonesia, dan menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) ke-13. Awal kariernya di bidang kepolisian merupakan sebuah pilihan hidup, karena sebelum diterima sebagai taruna Akademi Angkatan Kepolisian, ia lebih dulu diterima menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Karier lulusan Taruna Akpol tahun 1968 ini terus menanjak, dan untuk mencapai posisi puncak di jajaran Kepolisian Republik Indonesia, ia harus

melewati 32 jenjang jabatan, dimulai dari Kepolisian Sektor Medan Baru sampai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya, hingga Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Karakternya sebagai seorang polisi terbentuk ketika ia pernah tiga kali memangku jabatan sebagai Komandan Satuan Reserse, yaitu di Komtabes Medan (dua kali di Polda Sumatera Utara, dan sekali sebagai Wakil Komandan Satuan Reserse).

Dibyo yang lahir di Purwokerto pada 26 Mei 1946 ini dikenal sebagai sosok yang ngoyo, tidak sabaran dan ingin cepat melihat hasil, pantang menyerah, serta tidak mau berhenti jika buruannya belum tertangkap. Ia juga dikenal sebagai orang yang inovatif, dan suka mencari terobosan-terobosan baru. Kelebihannya adalah segala yang dikehendakinya harus segera terwujud; kurang baiknya adalah cenderung mengabaikan norma. Prinsip hidupnya, yaitu manusia bukan sekedar daging yang diberi nyawa, maka hidup itu harus memiliki arti bagi diri sendiri, orang lain, masyarakat, serta bangsa dan negara.

Salah satu hal yang paling dikenang, terutama oleh anak buahnya ketika menjabat Kapolsek Medan Baru, adalah Dibyo rela terjun langsung memimpin anak buahnya untuk mengejar penjahat dengan menyeberangi Sungai Deli, serta masuk ke kampung-kampung atau dusun di daerah lingkar tugasnya.

Ketika baru saja dilantik menjadi Kapolda Metro Jaya, ia pernah mengatakan bahwa pihaknya akan menuntaskan semua kasus yang belum terselesaikan, dan akan menjadi prioritas dalam penanganannya. “Insya Allah, semuanya akan kami tuntaskan”.

Wajar jika aparat yang paling dibanggakannya adalah jajarannya di Polda Metro Jaya. Bersama mereka, Dibyo berhasil membuktikan janjinya ketika baru dilantik dengan mengurai misteri kasus-kasus besar di Ibukota, antara lain kasus pembunuhan mahasiswa PTIK Lettu Budi Prasetyo, pembunuhan Kapolsek Pademangan Mayor Polisi Drs. Noenang Kohar, perampokan disertai perkosaan keluarga acan, dan pembantai keluarga Rohadi.

Ketika Dibyo memegang tampuk pimpinan Polisi seluruh Indonesia, banyak masalah yang dipanggul Polri, baik internal maupun eksternal, di samping kasus-kasus besar seperti terbunuhnya wartawan Bernas di Yogyakarta, lepasnya tahanan koruptor kelas kakap Eddy Tansil, merebaknya kasus narkoba, meningkatnya kualitas dan jumlah kejahatan disertai kekerasan, serta kondisi internal Polri yang kurang sehat. Selain itu, ada juga isu wereng cokelat yang dikaitkan dengan Sabhara (sampta Bhayangkara-Uniform police) yang terjun ke jalanan, dan masalah jumlah personel polri yang kurang memadai berdasarkan standarisasi ideal dari PBB. ( sumber, http://www.museum.polri.go.id/kapolri13-dibyo-widodo.html )

Kapolri Keduabelas  [ 6 April 1993 - 14 Maret 1996 ]

Banurusman lahir pada tanggal 28 September 1941 di Desa Cibeuti, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Kota Tasikmalaya, dari pasangan suami isteri Abdul Wahid Astrosemitro dan Hj. Siti Maryam Abdul Wahid. Keluarga Banurusman adalah potret keluarga polisi yang sederhana. Ayah Banurusman adalah seorang anggota Polri yang berasal dari kota Bangkalan, Madura. Sebagai keluarga polisi Abdul Wahid sudah pasti menerapkan serta menanamkan nilai-nilai disiplin yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain nilai-nilai disiplin, Banurusman juga mendapat dasar-dasar ilmu agama dari pesantren yang banyak terdapat dilingkungan sekitarnya di kota Tasikmalaya. Gemblengan ilmu agama di

pesantren tersebut sangat kuat dalam kehidupan pribadi banurusman ataupun keluarga. Hal itu menjadikannya dikenal banyak kalangan sebagai salah satu sosok jendral polisi yang sangat agamis, yang tidak pernah lepas dari kewajibannya dalam menjalankan shalat lima waktu. Selain itu, kebiasaan di masa menjadi santri di pesantren yang sampai sekarang masih sering dilakukan adalah kebiasaan menjalankan puasa senin-kamis.

Banurusman mulai memasuki masa sekolah tepatnya pada tahun 1947. Jenjang pendidikan dasar yang dijalani pertama kali olehnya adalah jenjang sekulah rakyat (SR), SMP Negeri 1 Tasikmalaya, dan kemudian menamatkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Tasikmalaya dengan mengambil jurusan kelas “B” (Ilmu Pasti). Sebelum masuk Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Banurusman sempat menjadi mahasiswa di Universitas Pajajaran, Fakultas Ilmu Pasti dan Pengetahuan Alam (FIPPA) jurusan biologi selama empat bulan. Pengumuman mengenai PTIK yang mencari pemuda-pemudi tamatan SMA “B” untuk dididik menjadi perwira polisi, telah membuat Banurusman meninggalkan Universitas Pajajaran dan kemudian mendaftar menjadi calon polisi.

Banurusman mulai masuk didinas kepolisian dengan mengikuti serangkaian pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan tamat Sarjana Muda dengan pangkat Letnan Satu Polisi (Letupol) pada Bulan Februari tahun 1965. Banurusman memulai karir di kepolisian sejak lulus pendidikan karyawan Brimob (Brigade Mobil) di pusat pendidikan Brigade Mobil Watukosek, Porong, Provinsi Jawa Timur pada tahun 1963, yakni sebagai Kepala Seksi (Kasi) II Batalion 935 Pare-pare hingga tahun 1967 sebagai komandan kompi B (Danki) Batalion 935 Brimob di tempat yang sama. Dari Pare-pare, kemudian pada tahun 1967 Banurusman hijrah ke Jakarta untuk melanjutkan karirnya dengan melanjutkan studinya di PTOK. Setelah 3 tahun berlalu, Banurusman menyelesaikan studinya di PTIK tingkat doktoral dan bergelar Doktorandus Ilmu Kepolisian (Drs.) di depan namanya, dan tamat dari PTIK pada tahun 1970.

Pada tanggal 19 Juli 1970, Banurusman menikahi kekasihnya seorang gadia asal Kalimantan Timur, Nona Mastiar, dan dari pernikahannya ini Banurusman dianugerahi tiga orang anak. Dalam membina keluarganya, Banurusman yang memang dasarnya seorang santri, selalu menyelaraskan pendidikan umum dengan pengetahuan agama, khususnya terhadap anak-anaknya. Menurut pria yang beristrikan seorang mantan Polisi Wanita (Polwan) ini, pendidikan yang tinggi tanpa didasari agama yang kuat akan sia-sia ilmunya tersebut.

Setamatnya dari PTIK, Banurusman ditugaskan di Polda Metro Jaya sebagai Intelejen Zeni untuk membantu kepala seksi (Kasi) PKN, disini peran intelejen sangat vital sekali dalam upaya membersihkan Gerakan 30 September, Ia pun ikut aktif mengawasi orang asing (WNA) serta gerakan-gerakan organisasi massa (ormas) yang berfusi untuk menghadapi pemilu pada tahun 1971. Pada tahun-tahun selanjutnya, karir Banurusman semakin cemerlang dan menanjak, hal tersebut selain ditunjang oleh pendidikan formalnya di PTIK juga dari berbagai kursus yang diikutinya baik di lingkungan kepolisian maupun lingkungan ABRI pada saat itu. Tahun 1974 hingga tahun 1975, Banurusman sempat ditunjuk sebagai sekretaris pribadi Kepala Staf Umum Departemen Pertahanan dan Keamanan (Spri Kasum Dephankam).

Pada tahun 1976 hingga 1977 Ia menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) samapta komando Antar Resort (Komtarres) Malang setelah selesai mengikuti sekolah staf dan komando ABRI bagian kepolisian Sus Reg II (Sesko ABRI bagian Kepolisian Kursus Reguler Agk ke-2) di Bandung. Pada tahun berikutnya Ia menjadi Kapolres Banyuwangi selama hampir kurang dua tahun, kemudian menjabat kepala seksi (Kasi) Interpam di Polda JawaTimur selama sembilan bulan. Banurusman kemudian dipindahkan ke Polda Sulawesi Selatan dan tenggara (Sulselra) di Ujung Pandang dengan jabatan Asisten Inteijen hingga tahun 1982, dari sana Banurusman kembali lagi ke Jawa Barat, dengan jabatan barunnya sebagai AS Intel Polda Jawa Barat yang di pegangnya selama dua tahun.

Tahun 1985 hingga tahun 1986, Banurusman menduduki jabatan sebagai Kepala Polisi Wilayah (Kapolwil) Banten. Dari Banten, Ia ditugaskan kembali sebagai Kapolwil Cirebon. Kendati hanya 10 bulan Banurusman menjabat sebagai Kapolwil Cirebon, Ia sempat membuat prestasi yang sangat gemilang dengan mampu menggulung kelompok pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) yang terjadi di Pom Bensin Tuparev. ( sumber, http://www.museum.polri.go.id/kapolri12-banurusman.html )

Kapolri Kesebelas  [ 20 Februari 1991 - 5 April 1993 ]

Kunarto lahir di Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1940. Anak dari pasangan Ahmad Djohar dan Parimah ini sejak sekolah dasar sudah bercita-cita untuk menjadi polisi. Tahun 1960 Kunarto berhasil diterima di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta, setelah kurang lebih enam bulan menganggur setamatnya dari SMA. Kunarto adalah seseorang yang tidak pernah patah semangat dan memiliki kemauan yang kuat untuk selalu belajar dan sekaligus ingin menunjukkan bahwa ia mampu berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Pada 21 Oktober 1967 Kunarto menyunting seorang gadis kelahiran Yogyakarta bernama Warsiyah, dari pernikahannya ini Kunarto dikaruniai dua anak, yaitu Rinoadi Kuswaryanto dan Hariadi Kuswarjono.

Selama menuntut ilmu di PTIK, Kunarto juga menerima beberapa ijasah pendukung, seperti pendidikan kewiraan angkatan ke-2 di pusat pendidikan Brigade Mobil (Pusdik Brimob) Watukosek, Porong, Jawa Timur pada tanggal 30 September 1963, Ijasah Bakaloreat I (B-I) pada 14 Februari 1963, dan ijasah Bakaloreat II (B-II) tanggal 15 Mei 1964. Prestasi lain yang Ia peroleh saat studi di PTIK, antara lain berhasil mendapatkan Surat Keterangan Kebisaan Menembak, Ijasah Sarjana Muda Ilmu Kepolisian No.427 tahun 1964/1965 tanggal 27 januari 1965 dan Ijasah Sekolah Perang Khusus KKO-Para Dasar KKO-AL No.0795/Ra/66 tanggal 21 Juni 1966. Selama belajar di PTIK, Ia benar-benar tekun belajar dan berkarya di luar pendidikan yang Ia terima. Tahun 1970 setelah tamat doktoral PTIK dan memperoleh Ijasah Sarjana Lengkap Ilmu Kepolisian, Kunarto ditugaskan di Polda Metro Jaya sebagai Sekretaris Pribadi Panglima Daerah Angkatan Kepolisian (Pangdak) VII/Metro Jaya Inspektur Mayor Jenderal Polisi Drs.Sukahar, lalu digantikan oleh Mayjen Polisi Drs.Widodo Budidarmo. Pada masa kepemimpinan Pangdak Mayjen Polisi Drs.Widodo Budidarmo, Kunanto diangkat sebagai Dan Sikko 753/Pulogadung, Jakarta selama satu tahun, dan kemudian sebagai Kepala Sekretariat Umum (Kasetum) Polda Metro Jaya hampir dua tahun lamanya. Dalam perjalanan karirnya di kepolisian Kunarto pernah menjadi ajudan Presiden Soeharto dari tahun 1986 hingga tahun 1986, dan setelah berhenti sebagai ajudan presiden, Kunarto kemudian menjadi Wakapolda Metro Jaya dan bertugas dari tanggal 1 September 1986 hingga Desember 1987. Pada tanggal 11 April 1987 setelah melalui serangkaian pendidikan dan pelatihan di Sekolah Kepolisian sesuai dengan surat perintah Pangab No.Pol.SPRIN/325/IV/1987 Kunarto resmi mengenakan pangkat Brigadir Jenderal Polisi.

Kenaikan pangkat tersebut telah membawa Kunarto menempati jabatan sebagai Kapolda Sematera Utara masa jabatan 1987-1989 dan sebagai Kapolda Nusa Tenggara. Keberhasilannya menjalankan tugas sebagai Kapolda membuat pangkat Kunarto di naikkan menjadi Mayor Jenderal Polisi pada tahun 1989 dan pada tahun 1991 Kunarto selanjutnya diangkat menjadi letnan jenderal polisi.

Berbagai prestasi dan pengalamana yang dimiliki Kunarto, telah membawanya menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia menggantikan Jenderal Polisi Drs. Moch. Sanoesi yang memasuki masa pensiun. Presiden Soeharto melantik dan mengambil sumpah Letnan Jendral Polisi Drs.Kunarto di Istana Negara. Serah terima jabatan Kapolri kemudian diselenggarakan pada 27 Februari 1991 dengan Inspektur Upacara Panglima ABRI Jenderal TNI Try Sutrisno. Menurut Kunarto hakikat serah terima jabatan Kapolri tersebut memiliki tiga unsur, yaitu : melanjutkan, mengubah, dan memperbaharui konsep yang sudah ada sebelumnya. Ketiga unsur tersebut merupakan dinamika organisasi untuk mewujudkan hari esok yang lebih baik, meskipun demikian Ia menganggap perlu adanya upaya untuk meningkatkan pelayanan polri kepada masyarakat dengan berbagai permasalahannya.

Sebagai Kapolri Ia memahami betul bahwa institusi yang dipimpinnya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat berat, terutama dalam upaya menciptakan rasa aman dalam masyarakat. Atas adasar itulah Ia merasa terpanggil dan bertanggung jawab untuk membuat suatu kebijakan yang dapat dijadikan arahan bagi setiap personel polisi di seluruh tanah air dalam menjalankan tugas-tugasnya, yaitu : pertama, turunnya angka kejahatan(Crime Total); Kedua, meningkatnya penyelesaian perkara (Crime Clearance); Ketiga, meningkatnya kamtibcar lantas; Keempat, meningkatnya kesadaran lingkungan (darling) dan kesadaran hukum (darkum) masyarakat yang mengarah pada pembinaan keamanan Swakarsa; Kelima, meningkatkan disiplin interen. Kelima arahan tersebut merupakan sasaran pokok yang harus dicapai polisi dengan peningkatan profesionalisme di seluruh jajaran kepolisian Kunarto merasa optimis bahwa tindak kejahatan, baik seara kualitas maupu kuantitas, tentu dapat berkurang atau menurun.

Selama menjalankan tugasnya sebagai Kapolri, Kunarto juga lebih mementingkan pendekatan humanisme, dan tidak harus patuh pada aturan standar dan prosedural. Selain itu, Ia juga menekankan pada perubahan citra polisi di masyarakat, Kunarto berharap agar polisi dapat menampilkan diri sebagai sosok pengayom masyarakat, penuh cinta kasih, dan menjauhkan diri dari sikap kekerasan terhadap masyarakat. Pria yang dikenal sederhana, pendiam, bersahaja, dan murah senyum ini menganggap bahwa masyarakat sebenarnya sayang kepada polisi, maka sudah menjadi kewajiban jika polisi juga sayang kepada masyarakat. Keberadaan polisi hendaknya jangan merugikan masyarakat, sebab warga masarakat tidak akan melapor ke polisi jika tidak karena terpaksa atau dalam keadaan susah. Terhadap orang yang susah tersebut, masak polisi tega memperlakukan secara tidak benar. ( sumber, http://www.museum.polri.go.id/kapolri11-kunarto.html )

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.