Arsip

KAPOLRI

Kapolri Ketigabelas  [ 15 Maret 1996 - 28 Juni 1998 ]

Jenderal Polisi Drs. Dibyo Widodo merupakan salah satu putra terbaik yang pernah dimiliki bangsa Indonesia, dan menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) ke-13. Awal kariernya di bidang kepolisian merupakan sebuah pilihan hidup, karena sebelum diterima sebagai taruna Akademi Angkatan Kepolisian, ia lebih dulu diterima menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Karier lulusan Taruna Akpol tahun 1968 ini terus menanjak, dan untuk mencapai posisi puncak di jajaran Kepolisian Republik Indonesia, ia harus

melewati 32 jenjang jabatan, dimulai dari Kepolisian Sektor Medan Baru sampai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya, hingga Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Karakternya sebagai seorang polisi terbentuk ketika ia pernah tiga kali memangku jabatan sebagai Komandan Satuan Reserse, yaitu di Komtabes Medan (dua kali di Polda Sumatera Utara, dan sekali sebagai Wakil Komandan Satuan Reserse).

Dibyo yang lahir di Purwokerto pada 26 Mei 1946 ini dikenal sebagai sosok yang ngoyo, tidak sabaran dan ingin cepat melihat hasil, pantang menyerah, serta tidak mau berhenti jika buruannya belum tertangkap. Ia juga dikenal sebagai orang yang inovatif, dan suka mencari terobosan-terobosan baru. Kelebihannya adalah segala yang dikehendakinya harus segera terwujud; kurang baiknya adalah cenderung mengabaikan norma. Prinsip hidupnya, yaitu manusia bukan sekedar daging yang diberi nyawa, maka hidup itu harus memiliki arti bagi diri sendiri, orang lain, masyarakat, serta bangsa dan negara.

Salah satu hal yang paling dikenang, terutama oleh anak buahnya ketika menjabat Kapolsek Medan Baru, adalah Dibyo rela terjun langsung memimpin anak buahnya untuk mengejar penjahat dengan menyeberangi Sungai Deli, serta masuk ke kampung-kampung atau dusun di daerah lingkar tugasnya.

Ketika baru saja dilantik menjadi Kapolda Metro Jaya, ia pernah mengatakan bahwa pihaknya akan menuntaskan semua kasus yang belum terselesaikan, dan akan menjadi prioritas dalam penanganannya. “Insya Allah, semuanya akan kami tuntaskan”.

Wajar jika aparat yang paling dibanggakannya adalah jajarannya di Polda Metro Jaya. Bersama mereka, Dibyo berhasil membuktikan janjinya ketika baru dilantik dengan mengurai misteri kasus-kasus besar di Ibukota, antara lain kasus pembunuhan mahasiswa PTIK Lettu Budi Prasetyo, pembunuhan Kapolsek Pademangan Mayor Polisi Drs. Noenang Kohar, perampokan disertai perkosaan keluarga acan, dan pembantai keluarga Rohadi.

Ketika Dibyo memegang tampuk pimpinan Polisi seluruh Indonesia, banyak masalah yang dipanggul Polri, baik internal maupun eksternal, di samping kasus-kasus besar seperti terbunuhnya wartawan Bernas di Yogyakarta, lepasnya tahanan koruptor kelas kakap Eddy Tansil, merebaknya kasus narkoba, meningkatnya kualitas dan jumlah kejahatan disertai kekerasan, serta kondisi internal Polri yang kurang sehat. Selain itu, ada juga isu wereng cokelat yang dikaitkan dengan Sabhara (sampta Bhayangkara-Uniform police) yang terjun ke jalanan, dan masalah jumlah personel polri yang kurang memadai berdasarkan standarisasi ideal dari PBB. ( sumber, http://www.museum.polri.go.id/kapolri13-dibyo-widodo.html )

Kapolri Keduabelas  [ 6 April 1993 - 14 Maret 1996 ]

Banurusman lahir pada tanggal 28 September 1941 di Desa Cibeuti, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Kota Tasikmalaya, dari pasangan suami isteri Abdul Wahid Astrosemitro dan Hj. Siti Maryam Abdul Wahid. Keluarga Banurusman adalah potret keluarga polisi yang sederhana. Ayah Banurusman adalah seorang anggota Polri yang berasal dari kota Bangkalan, Madura. Sebagai keluarga polisi Abdul Wahid sudah pasti menerapkan serta menanamkan nilai-nilai disiplin yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain nilai-nilai disiplin, Banurusman juga mendapat dasar-dasar ilmu agama dari pesantren yang banyak terdapat dilingkungan sekitarnya di kota Tasikmalaya. Gemblengan ilmu agama di

pesantren tersebut sangat kuat dalam kehidupan pribadi banurusman ataupun keluarga. Hal itu menjadikannya dikenal banyak kalangan sebagai salah satu sosok jendral polisi yang sangat agamis, yang tidak pernah lepas dari kewajibannya dalam menjalankan shalat lima waktu. Selain itu, kebiasaan di masa menjadi santri di pesantren yang sampai sekarang masih sering dilakukan adalah kebiasaan menjalankan puasa senin-kamis.

Banurusman mulai memasuki masa sekolah tepatnya pada tahun 1947. Jenjang pendidikan dasar yang dijalani pertama kali olehnya adalah jenjang sekulah rakyat (SR), SMP Negeri 1 Tasikmalaya, dan kemudian menamatkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Tasikmalaya dengan mengambil jurusan kelas “B” (Ilmu Pasti). Sebelum masuk Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Banurusman sempat menjadi mahasiswa di Universitas Pajajaran, Fakultas Ilmu Pasti dan Pengetahuan Alam (FIPPA) jurusan biologi selama empat bulan. Pengumuman mengenai PTIK yang mencari pemuda-pemudi tamatan SMA “B” untuk dididik menjadi perwira polisi, telah membuat Banurusman meninggalkan Universitas Pajajaran dan kemudian mendaftar menjadi calon polisi.

Banurusman mulai masuk didinas kepolisian dengan mengikuti serangkaian pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan tamat Sarjana Muda dengan pangkat Letnan Satu Polisi (Letupol) pada Bulan Februari tahun 1965. Banurusman memulai karir di kepolisian sejak lulus pendidikan karyawan Brimob (Brigade Mobil) di pusat pendidikan Brigade Mobil Watukosek, Porong, Provinsi Jawa Timur pada tahun 1963, yakni sebagai Kepala Seksi (Kasi) II Batalion 935 Pare-pare hingga tahun 1967 sebagai komandan kompi B (Danki) Batalion 935 Brimob di tempat yang sama. Dari Pare-pare, kemudian pada tahun 1967 Banurusman hijrah ke Jakarta untuk melanjutkan karirnya dengan melanjutkan studinya di PTOK. Setelah 3 tahun berlalu, Banurusman menyelesaikan studinya di PTIK tingkat doktoral dan bergelar Doktorandus Ilmu Kepolisian (Drs.) di depan namanya, dan tamat dari PTIK pada tahun 1970.

Pada tanggal 19 Juli 1970, Banurusman menikahi kekasihnya seorang gadia asal Kalimantan Timur, Nona Mastiar, dan dari pernikahannya ini Banurusman dianugerahi tiga orang anak. Dalam membina keluarganya, Banurusman yang memang dasarnya seorang santri, selalu menyelaraskan pendidikan umum dengan pengetahuan agama, khususnya terhadap anak-anaknya. Menurut pria yang beristrikan seorang mantan Polisi Wanita (Polwan) ini, pendidikan yang tinggi tanpa didasari agama yang kuat akan sia-sia ilmunya tersebut.

Setamatnya dari PTIK, Banurusman ditugaskan di Polda Metro Jaya sebagai Intelejen Zeni untuk membantu kepala seksi (Kasi) PKN, disini peran intelejen sangat vital sekali dalam upaya membersihkan Gerakan 30 September, Ia pun ikut aktif mengawasi orang asing (WNA) serta gerakan-gerakan organisasi massa (ormas) yang berfusi untuk menghadapi pemilu pada tahun 1971. Pada tahun-tahun selanjutnya, karir Banurusman semakin cemerlang dan menanjak, hal tersebut selain ditunjang oleh pendidikan formalnya di PTIK juga dari berbagai kursus yang diikutinya baik di lingkungan kepolisian maupun lingkungan ABRI pada saat itu. Tahun 1974 hingga tahun 1975, Banurusman sempat ditunjuk sebagai sekretaris pribadi Kepala Staf Umum Departemen Pertahanan dan Keamanan (Spri Kasum Dephankam).

Pada tahun 1976 hingga 1977 Ia menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) samapta komando Antar Resort (Komtarres) Malang setelah selesai mengikuti sekolah staf dan komando ABRI bagian kepolisian Sus Reg II (Sesko ABRI bagian Kepolisian Kursus Reguler Agk ke-2) di Bandung. Pada tahun berikutnya Ia menjadi Kapolres Banyuwangi selama hampir kurang dua tahun, kemudian menjabat kepala seksi (Kasi) Interpam di Polda JawaTimur selama sembilan bulan. Banurusman kemudian dipindahkan ke Polda Sulawesi Selatan dan tenggara (Sulselra) di Ujung Pandang dengan jabatan Asisten Inteijen hingga tahun 1982, dari sana Banurusman kembali lagi ke Jawa Barat, dengan jabatan barunnya sebagai AS Intel Polda Jawa Barat yang di pegangnya selama dua tahun.

Tahun 1985 hingga tahun 1986, Banurusman menduduki jabatan sebagai Kepala Polisi Wilayah (Kapolwil) Banten. Dari Banten, Ia ditugaskan kembali sebagai Kapolwil Cirebon. Kendati hanya 10 bulan Banurusman menjabat sebagai Kapolwil Cirebon, Ia sempat membuat prestasi yang sangat gemilang dengan mampu menggulung kelompok pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) yang terjadi di Pom Bensin Tuparev. ( sumber, http://www.museum.polri.go.id/kapolri12-banurusman.html )

Kapolri Kesebelas  [ 20 Februari 1991 - 5 April 1993 ]

Kunarto lahir di Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1940. Anak dari pasangan Ahmad Djohar dan Parimah ini sejak sekolah dasar sudah bercita-cita untuk menjadi polisi. Tahun 1960 Kunarto berhasil diterima di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta, setelah kurang lebih enam bulan menganggur setamatnya dari SMA. Kunarto adalah seseorang yang tidak pernah patah semangat dan memiliki kemauan yang kuat untuk selalu belajar dan sekaligus ingin menunjukkan bahwa ia mampu berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Pada 21 Oktober 1967 Kunarto menyunting seorang gadis kelahiran Yogyakarta bernama Warsiyah, dari pernikahannya ini Kunarto dikaruniai dua anak, yaitu Rinoadi Kuswaryanto dan Hariadi Kuswarjono.

Selama menuntut ilmu di PTIK, Kunarto juga menerima beberapa ijasah pendukung, seperti pendidikan kewiraan angkatan ke-2 di pusat pendidikan Brigade Mobil (Pusdik Brimob) Watukosek, Porong, Jawa Timur pada tanggal 30 September 1963, Ijasah Bakaloreat I (B-I) pada 14 Februari 1963, dan ijasah Bakaloreat II (B-II) tanggal 15 Mei 1964. Prestasi lain yang Ia peroleh saat studi di PTIK, antara lain berhasil mendapatkan Surat Keterangan Kebisaan Menembak, Ijasah Sarjana Muda Ilmu Kepolisian No.427 tahun 1964/1965 tanggal 27 januari 1965 dan Ijasah Sekolah Perang Khusus KKO-Para Dasar KKO-AL No.0795/Ra/66 tanggal 21 Juni 1966. Selama belajar di PTIK, Ia benar-benar tekun belajar dan berkarya di luar pendidikan yang Ia terima. Tahun 1970 setelah tamat doktoral PTIK dan memperoleh Ijasah Sarjana Lengkap Ilmu Kepolisian, Kunarto ditugaskan di Polda Metro Jaya sebagai Sekretaris Pribadi Panglima Daerah Angkatan Kepolisian (Pangdak) VII/Metro Jaya Inspektur Mayor Jenderal Polisi Drs.Sukahar, lalu digantikan oleh Mayjen Polisi Drs.Widodo Budidarmo. Pada masa kepemimpinan Pangdak Mayjen Polisi Drs.Widodo Budidarmo, Kunanto diangkat sebagai Dan Sikko 753/Pulogadung, Jakarta selama satu tahun, dan kemudian sebagai Kepala Sekretariat Umum (Kasetum) Polda Metro Jaya hampir dua tahun lamanya. Dalam perjalanan karirnya di kepolisian Kunarto pernah menjadi ajudan Presiden Soeharto dari tahun 1986 hingga tahun 1986, dan setelah berhenti sebagai ajudan presiden, Kunarto kemudian menjadi Wakapolda Metro Jaya dan bertugas dari tanggal 1 September 1986 hingga Desember 1987. Pada tanggal 11 April 1987 setelah melalui serangkaian pendidikan dan pelatihan di Sekolah Kepolisian sesuai dengan surat perintah Pangab No.Pol.SPRIN/325/IV/1987 Kunarto resmi mengenakan pangkat Brigadir Jenderal Polisi.

Kenaikan pangkat tersebut telah membawa Kunarto menempati jabatan sebagai Kapolda Sematera Utara masa jabatan 1987-1989 dan sebagai Kapolda Nusa Tenggara. Keberhasilannya menjalankan tugas sebagai Kapolda membuat pangkat Kunarto di naikkan menjadi Mayor Jenderal Polisi pada tahun 1989 dan pada tahun 1991 Kunarto selanjutnya diangkat menjadi letnan jenderal polisi.

Berbagai prestasi dan pengalamana yang dimiliki Kunarto, telah membawanya menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia menggantikan Jenderal Polisi Drs. Moch. Sanoesi yang memasuki masa pensiun. Presiden Soeharto melantik dan mengambil sumpah Letnan Jendral Polisi Drs.Kunarto di Istana Negara. Serah terima jabatan Kapolri kemudian diselenggarakan pada 27 Februari 1991 dengan Inspektur Upacara Panglima ABRI Jenderal TNI Try Sutrisno. Menurut Kunarto hakikat serah terima jabatan Kapolri tersebut memiliki tiga unsur, yaitu : melanjutkan, mengubah, dan memperbaharui konsep yang sudah ada sebelumnya. Ketiga unsur tersebut merupakan dinamika organisasi untuk mewujudkan hari esok yang lebih baik, meskipun demikian Ia menganggap perlu adanya upaya untuk meningkatkan pelayanan polri kepada masyarakat dengan berbagai permasalahannya.

Sebagai Kapolri Ia memahami betul bahwa institusi yang dipimpinnya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat berat, terutama dalam upaya menciptakan rasa aman dalam masyarakat. Atas adasar itulah Ia merasa terpanggil dan bertanggung jawab untuk membuat suatu kebijakan yang dapat dijadikan arahan bagi setiap personel polisi di seluruh tanah air dalam menjalankan tugas-tugasnya, yaitu : pertama, turunnya angka kejahatan(Crime Total); Kedua, meningkatnya penyelesaian perkara (Crime Clearance); Ketiga, meningkatnya kamtibcar lantas; Keempat, meningkatnya kesadaran lingkungan (darling) dan kesadaran hukum (darkum) masyarakat yang mengarah pada pembinaan keamanan Swakarsa; Kelima, meningkatkan disiplin interen. Kelima arahan tersebut merupakan sasaran pokok yang harus dicapai polisi dengan peningkatan profesionalisme di seluruh jajaran kepolisian Kunarto merasa optimis bahwa tindak kejahatan, baik seara kualitas maupu kuantitas, tentu dapat berkurang atau menurun.

Selama menjalankan tugasnya sebagai Kapolri, Kunarto juga lebih mementingkan pendekatan humanisme, dan tidak harus patuh pada aturan standar dan prosedural. Selain itu, Ia juga menekankan pada perubahan citra polisi di masyarakat, Kunarto berharap agar polisi dapat menampilkan diri sebagai sosok pengayom masyarakat, penuh cinta kasih, dan menjauhkan diri dari sikap kekerasan terhadap masyarakat. Pria yang dikenal sederhana, pendiam, bersahaja, dan murah senyum ini menganggap bahwa masyarakat sebenarnya sayang kepada polisi, maka sudah menjadi kewajiban jika polisi juga sayang kepada masyarakat. Keberadaan polisi hendaknya jangan merugikan masyarakat, sebab warga masarakat tidak akan melapor ke polisi jika tidak karena terpaksa atau dalam keadaan susah. Terhadap orang yang susah tersebut, masak polisi tega memperlakukan secara tidak benar. ( sumber, http://www.museum.polri.go.id/kapolri11-kunarto.html )

Kapolri Kesepuluh  [ 7 Juni 1986 - 19 Februari 1991 ]

Salah seorang Putra terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia adalah Jenderal Polisi Drs.H.Mochamad Sanoesi. Ia merupakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) ke-10 yang menjabat mulai dari 18 Juni 1986 sampai 28 Februari 1991.

Mochamad Sanoesi dilahirkan di Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 15 Februari 1935, dari pasangan Suami isteri bernama Mochamad Ropik dan Siti Utih. Sanoesi menjalani masa kecil dan masa remajanya di Kota Bogor, dan dibesarkan oleh lingkungan yang sangat mencintainya. Sanoesi memulai jenjang pendidiknnya pada tahun 1942 yaitu dengan masuk seko-

lah rakyat di Bogor, pada tahun 1852, Sanoesi lulus SMP dan di tahun 1955 Sanoesi dinyatakan lulus sekolah Menengah Atas. Setamat SMA, Sanoesi sempat menjalani masa kuliah selama 7 bulan di Universitas Indonesia, jurusan Sastra Inggris tetapi kemudian Ia memilih untuk meninggalkan kuliahnya tersebut dan lebih memilih untuk melanjutkan studinya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pada saat usianya 27 tahun, tepatnya tahun 1962, Sanoesi berhasil menamatkan PTIK, dan dilantik menjadi Komisaris Polisi II.

Kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan didapatkan Sanoesi ketika Ia bertugas di Madiun. Setelah melaui Seleksi yang ketat Ia dikirim untuk tugas belajar di International Police Academy, Amerika Serikat selama 12 bulan. Sanoesi juga mendapat kesempatan untuk belajar di Sekolah Staf dan Komando Kepolisian (Seskopol) dan pendidikan karir lanjutan ABRI yakni Sekolah Staff dan Komando Gabungan (Seskogab).

Sanoesi bukan hanya sukses dalam menempuh jenjang karirnya, Ia juga sukses dalam membina rumah tangga. Sanoesi menikah dengan gadis cantik bernama Nani Suryani Surawijaya yang dikenalnya ketika masa pendidikan, pernikahan mereka dianugerahi tiga orang anak.

Pada bidang karirnya, setelah lulus dari PTIK tahun 1962, Mochmad Sanoesi di tempatkan di Madiun Ssebagai Kapolres 1051 Kota Madiun, Jawa timur dan kemudian dipindahkan ke Kediri sebagai Kepala Staf Komdin Kediri. Dari Kediri, Ia ditarik ke Markas Besar (Mabes) Polri Jl.Trunojoyo, Jakarta. Ia bertugas di Komando pengembangan Pendidikan dan Latihan (Kobangdiklat). Ia pernah pula menjabat Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Polri dan Kepala Staf Kobangdiklat Polri hingga 1982. Dari pusat, Ia kemudian dipromosikan menjadi Kapolda Kalimantan Selatan dengan Pangkat Brigadir Jenderal. Sukses di Kalimantan, satu setengah tahun Kemudian, Sanoesi ditarik lagi ke Jakarta dan diserahi jabatan Asisten Kamtibmas ABRI.

Pada 1 Juni 1985 tokoh yang terkenal suka membina hubungan dengan bawahan dan punya relasi yang sangat luas di kalangan kepolisian, militer dan sipil ini diangkat sebagai kapolda Jawa Tengah. Dibawah kepemimpin Sanoesi, Jawa Tengah keluar sebagai pelaksana terbaik Operasi Zebra 1985 untuk seluruh wilayah di Indonesia. Di Jawa Tengah itu, Ia juga membuka lembaran sejarah baru dengan mengasuransikan sekitar 23 ribu anggota polisi dan karyawan sipil Polda Jawa Tengah melalui penandatanganan kerjas sama denga PT Asuransi Jiwasraya. Baru sembilan bulan memangku jabatan Kapolda Jawa Tengah, konseptor Pataka PTIK yang berbunyi Vidya Satyatama Mitra ini diangkat ke jabatan puncak Kepolisian Republik Indonesia.

Sanoesi resmi dilantik sebagai Kapolri pada 18 Juni 1986 oleh Presiden Soeharto. Penyandang bintang tiga ini menggantikan Jenderal Polisi Anton Soedjarwo yang telah memasuki masa pensiun. Dalam masa tugasnya itu, Sanoesi melakukan banyak hal demi kemajuan Polri. Ia tercatat berhasil mengawal proses pembangunan sehingga berjalan dengan baik. Transisi dari Repelita IV ke Repelita V berjalan dengan mulus. Pemulihan umum 1987 pun tertib dan damai sehinga menghasilkan wakil-wakil rakyat yang siap bekerja unuk kepentingan nasional dalam Sidang Umum MPR 1988. Polri tidak lepas dari keberhasilan pemilu ini. Selama memimpin Polri, berbagai tindak kejahatan kekerasan yang meresahkan masyarakat dapat ditanggulangi oleh Sanoesi.

Nama Polri di luar negeri pun menjadi bahan pembicaaan di negara-negara ASEAN dan negara-negara maju. Pengiriman 50 orang perwira menengah Polri di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengawsi pembaruan politik di Namibia tahun 1989, merupakan bukti nyata bahwa Polri di masa kepemimpinan Sanoesi cukup memberikan darma bakti kepada dunia. Penangkapan beberapa orang asing, yang di negaranya telah berbuat tindak kejahatan, merupakan contoh lain bahwa Polri smasa kepemimpinan Sanoesi telah memberikan sumbangsih yang sebesar-besarnya di dalam dan di luar negeri. Negara-negara Asia Tenggara, Anggota ASEANPOL, menyatakan hormat kepada Sanoesi, karena selama Ia memimpin Polri dapat bekerja sama lebih erat lagi dalam rangka penangulangan kejahatan regional.

Optimasi dan dinamisasi merupakan ikon yang popular selama Sanoesi memimpin Polri. Strategi itu sering disebut dengan singkatan opdin Polri. Dengan Strategi opdin, Polri berhasil menjalankan tugas-tugasnya meski dalam kondisi SDM, peralatan teknologi, dan anggaran yang serba terbatas. Para perwira polisi didorong untuk berhemat, bertindak efektif dan efisien dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan teknologi tinggi karena minimnya anggaran kepolisian. Tamtama, bintara, dan perwira polisi digiring Sanoesi untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada serta menjadi teladan bagi masyarakat dalam kondisi bangsa yang sedangng mengalami berbagai kesulitan. Dengan strategi opdin ini, semua titik kelemahan Polri dibalik oleh Sanoesi menjadi kekuatan yang bercitra positif. ( sumber, http://www.museum.polri.go.id/kapolri10-moch-sanusi.html )

Kapolri Kesembilan   [ 4 Desember 1982 - 6 Juni 1986 ]

“…kita harus tunjukkan bahwa kita mau dan bisa bekerja di situasi dan kondisi apa pun.”

(Anton Soedjarwo)

Kehidupan Jenderal Polisi Anton Soedjarwo dipenuhi perjuangan tanpa henti-henti. Hal ini dimulai dari bergabungnya ia dengan Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP). Kala itu, pemuda Soedjarwo tengah mengenyam pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama di Sekolah Menengah Pertanian di Purworedjo. Soedjarwo dkk yang berbasis di wilayah Banjarnegara, Purwokerti dan Banyuman dengan gagah berani bergerilya

ketika Belanda melancarkan Agresi Militer Pertama 20 Juli 1947. Kala itulah nama Anton mulai melekat pada diri Soedjarwo dan selanjutnya beliau dikenal dengan Anton Soedjarwo. Pemberian nama Anton itu adalah salah satu taktik dari perang gerilya kala itu. Anton Soedjarwo pernah pula merasakan pahit getir berada dalam tahanan Belanda, yakni ketika ia dan kawan-kawan bergerak di wilayah Banyumas. Di penjara itu, ia sesel dengan Bismo, Legowo, dan Suyatno. Setelah Perjanjian Renville yang mengakibatkan gencatan senjata yang berimplikasi pada pembebasan seluruh tawanan perang di Jawa Tengah, Anton Soedjarwo dkk, pun dibebaskan.

Anton Soedjarwo yang kurang-lebih begerilya untuk Indonesia kembali ke bangku sekolah, yakni di Sekolah Menengah Pertama Peralihan di Purwokerto. Di sini terlihat kepantang-menyerahan sosok Anton Soedjarwo dalam hal menuntut ilmu, sebuah watak yang terus ada hingga akhir hayatnya. Panggilan untuk berjuang tetap ada di sanubarinya. Maka, setelah menamatkan Sekolah Menengah Pertama Peralihan, ia bergabung lagi dengan pasukan Batalion Soehardoyo di Purworejo. Ini dipicu pula oleh Agresi Militer Belanda Kedua. Batalion Soehardoyo bergabung bersama batalion lain dalam Resimen 17. Selepas itu, Anton Soedjarwo melanjutkan lagi pendidikannya di Sekolah Menengah Atas Negeri bagian C/Ekonomi-Sosial di Magelang, satu-satunya SMA Negeri saat itu. Di sini, sifat kepemimpinan dan keuletannya terlihat. Ia selalu terpilih sebagai ketua di pelbagai kepengurusan dan pelajarannya pun bisa diselesaikan tepat waktu dengan hasil memuaskan. Postur gagah dan tinggi, suppel, familier, suka bergaul dengan siapa saja, membuat ia disenangi banyak orang, baik pria mau pun wanita. Selepas itu, ia memasuki Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada.

Dunia kampus tak disenangi pribadi Anton Soedjarwo yang terbiasa berjuang dalam perang gerilya. Ia pun dua bulan kemudian bergabung dengan pendidikan Inspektur Polisi di Sukabumi selama dua tahun. Di sekolah ini ia bergabung dengan Kelas C yang dipenuhi murid-murid pandai dan cakap seperti Montolalu, Rustam Effendi, dan Muchtar Yahya. Ia tergabung dalam tim Anggar dan sempat akan berhadapan dengan tim Anggar Universitas Indonesia, mewakili tim Jawa Barat. Karena hujan, pertandingan ini batal. Beberapa peristiwa yang unik, berkesan, dan meningkatkan kematangan siswa di pendidikan Inspektur Polisi adalah:

• Perjuangan Status atau Tingkat Golongan Kepegawaian Setelah Lulus. Dalam peristiwa ini, Anton Soedjarwo dkk, memperjuangkan hak mereka sebagai Inspektur Polisi.

• Peristiwa Toral. Di peristiwa ini Anton Soedjarwo menunjukan kenasionalisannya dan watak tentara kemerdekaannya. Karena ada piket dari Inspektur Kelas I Toral yang Indo memaki dalam bahasa Belanda, ia langsung memukul orang itu dan diikuti siswa bekas tentara pelajar lainnya. Akibatnya, mereka harus indekos di kota Sukabumi. Namun hal ini malah mendekatkan mereka dengan masyarakat sehingga Anton Soedjarwo dkk, lebih terlibat dengan masyarakat di kemudian harinya.

Pada 11 September 1954, Anton Soedjarwo menyelesaikan pendidikan Sekolah Inspektur Polisi tepat pada waktunya dengan angka memuaskan. Dengan SK Kepala Kepolisian Negara No. Pol: 3096/2/54/UP, 11 September 1954 ia menyandang pangkat Inspektur Polisi Kelas II (Letnan Dua). Ia ditugaskan sebagai Kepala Kepolisian Wilayah Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara. Tahun 1956, ia dipindahkan ke Kepolisian Kota Besar Makassar sebagai Kepala Polisi Lalu Lintas. Pekerjaan baru ini sungguh menantang dirinya. Namun jiwa besarnya lebih menginginkan tantangan yang lebih besar pula. Maka ketika ada kabar dari teman dekatnya Inspektur Polisi I Arismunandar yang bertugas sebagai Ajudan Senior Kepala Kepolisian Negara (KKN) bahwa masih dibutuhkan satu ajudan lagi. Maka, ia pun (1956) ditarik ke Jakarta untuk menjadi ajudan Kepala Kepolisian Negara RS Soekanto. Tiap bulan setelah menjadi ajudan, karena tak sesuai dengan jiwanya, Anton Soedjarwo minta dikembalikan ke Makassar. Tahun 1957, ia ditempatkan di kantor Djawatan Kepolisian Negara (DKN), biro organisasi, urusan bantuan Luar Negeri seksi Logistik/Perlengkapan bersama IP I Sunoto di seksi Trainee, mengurus pengiriman anggota polisi dan sipil polisi ke luar negeri, terutama Amerika. Di sini, ia tertantang memperdalam bahasa Inggris hingga ia fasih. Tahun 1959, Anton Soedjarwo dikirim ke Sekolah Polisi Mobile Brigade (SPMB) di Porong, Jawa Timur untuk mengikuti pendidikan ranger angkatan pertama. Dari 150 siswa yang lulus latihan dasar hanya 98 siswa dan dari 98 itu yang lulus latihan ranger hanya 95 orang termasuk Anton Soedjarwo. Mereka semua dimasukan dalam kompi baru yaitu Kompi 5995 Ranger. Anton Soedjarwo menjadi Komandan Kompi Ranger 5995 dari 1959-1961, lantas meningkat menjadi komandan batalion dan kemudian Komandan Resimen Pelopor dari 1961-1972. Resimen Pelopor ini dibangun oleh Anton Soedjarwo dengan fasilitas sangat terbatas. Ini adalah salah satu resimen kebanggaan polisi yang dapat diterjunkan ke setiap lapangan baik dalam keadaan perang mau pun damai. Dalam kepemimpinannya, Anton Soedjarwo selalu menunjukan “Ing Ngarso sun tulodo”. ( sumber, http://www.museum.polri.go.id/kapolri9-anton-soedjarwo.html )

Kapolri Kedelapan   [ 26 September 1978 - 3 Desember 1982 ]

“… Bila sekarang ada satu Bung Hatta dan satu Sutan Syahrir, di masa yang akan dating akan ada beratus-ratus Hatta dan beribu-ribu Syahrir.”

(Awaloedin Djamin)

Awaloedin Djamin menghabiskan masa kecil dan sekolah dasar hingga menengah atasnya di kota Padang. Awaloedin adalah sosok yang cukup punya banyak kelebihan. Selain sebagai polisi yang piawai, ia juga adalah politisi yang handal dan akademisi yang briliant. Ia lahir dari keluarga bangsawan di Padang pada 26 September 1927. Sehabis meyelesaikan

pendidikan setingkat SMA di Padang, ia melanjutkan studinya di Universitas Indonesia, Jakarta (1949-1950) Putra pertama Marah Djamin ini lantas masuk PTIK yang ditamatkannya pada tahun 1955.

Fokus pemikiran dan kerjanya saat menjabat sebagai Kapolri adalah pembenahan menyeluruh (Overall reform) untuk meningkatkan citra dan wibawa Polri di mata masyarakat. Ia melakukanya dengan kebijakan terpadu yang dikenal dengan “Program Pembenahan dan Peningkatan Citra Diri”. Pada masa Awaloedin Djamin menjabat sebagai Kapolri ini, ia telah meletakkan dasar bagi organisasi Kepolisian modern. Tiga kebijaksanaannya semasa Kapolri yang patut dicatat dalam sejarah adalah pembenahan organisasi, pendidikan kepolisian dan kerja sama luar negeri. Pada masa jabatannya ini, ia dan jawatan polisi lainnya terlibat aktif dan menyuumbangkan banyak hal untuk lahirnya KUHAP, UU No. 8, Tahun 1981 baru yang disahkan oleh DPR RI. Awaloedin adalah orang yang low profile dan juga objektif. Hal ini terlihat dengan pengakuannya sendiri ketika di masa akhir jabatannya bahwa masih banyak kelemahan dalam tubuh Polri Meskipun sesungguhnya program oferall reformnya sungguh sangat berguna dan dampak dari perubahan itu telah dirasakan seluruh jajaran polisi di seluruh wilayah negara RI.

Awaloedin Djamin telah menerima banyak penghargaan dan tanda jasa dari dalam mau pun luar negeri. Ia adalah juga seorang Polisi yang mencintai buku. Ii terlihat dalam masa jabatannya sebagai Kapolri juga ketika ia menekankan pentingnya seluruh anggota Polri memahami sejarah Polri. Ia memprakarsai penulisan buku biografi pemimpin Polisi RI yang pertama R.S. Soekanto dan memperjuangkan pengukuhan beliau sebagai Bapak Polisi Indonesia. Kerja Awaloedin Djamin dalam bidang buku antara lain merevisi Sejarah Kepolisian di Indonesia yang terbit tahun 1997, menjadi buku Sejarah Perkembagan Kepolisian di Indonesia dari Zaman Kuno sampai Sekarang., dan terbit tahun 2006. Masa pensiunnya sebagai Polisi tidak berlangsung lama. Ia pensiun dalam unur 55 tahun pada 11 Desember 1982. Namun ia langsung diserahkan tugas sebagai Dewan Pertimbangan Agung (DPA) serta Sekretaris Dewan Pembina Golkar bersama dengan Cosmas Batubara, Harmoko, Abdul Gafur, dan Sapardjo.

Ia juga tetap mengabdi dalam bidang akademis sebagai Dekan PTIK dan Guru Besar Ilmu Administrasi Negara di UI. Ia juga diminta memimpin Universitas Pancasila yang didirikan tahun 1984. Ia aktif di berbagai organisasi seperi Kadin, SPSI, YTKI, Permanin, Alumni Jerman, Gebu Minang, Persatuan Tarbiah Islamiah, Asosiasi Kriminologi Indonesia, dan Perhimpunan Pustakawan Indonesia. Di tingkat internasional ia diangkat sebagai Executive Committee Member dari International Association of university Presidents dan anggota EROPA. Dengan beberapa teman, ia berinisiatif mendirikan The Indonesian Executive Servise Corps. Setelah pensiun, ia terus mengabdi seperti kata pepatah: the Old Soldier Never Die. ( sumber, http://www.museum.polri.go.id/kapolri8-awaloedin-djamin.html )

Kapolri Ketujuh   [ 25 Juni 1974 - 25 September 1978 ]

Jenderal Polisi Drs. Widodo Budidarmo dilahirkan pada 1 September 1927 di Kapaskrampung, Surabaya. Ayahnya bernama Budidarmo dan ibunya bernama Poedjiastoeti. Pada usia 7 tahun, Widodo Budidarmo dimasukkan sekolah Mardiguno di wilayah antara Ploso Bogen dan Pacar Keling, Surabaya. Ia bersekolah di Mardiguno hingga kelas tiga, kemudian oleh orang tuanya dipindahkan ke HIS Kristen (Christelijk Hollandsche Inlandsche School) di jalan Ambengan. Widodo Budidarmo menamatkan sekolah dasarnya pada tahun 1941. Kemudian ia melanjutkan sekolah di Koningen Emma School (KES), yakni sekolah teknik menengah di daerah Sawahan Surabaya. Di sekolah tersebut, ia memilih jurusan teknik mesin.

Semasa mengikuti pelajaran di sekolah KES, Jepang masuk Indonesia, sehingga KES diubah menjadi Kogyo Gakko. Selain bersekolah, Widodo Budidarmo juga aktif dalam kegiatan kepanduan, yakni Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI). Di dalam KBI inilah kemudian terasah sifat dan karakter dalam diri Widodo Budidarmo yakni disiplin, kerja sama, survival, dan kepedulian terhadap penderitaan orang lain.

Pada tahun 1945, menjelang kejatuhan Jepang di Indonesia, Widodo Budidarmo beserta seorang temannya yang bernama Suwoto Sukendar ditawari oleh direktur sekolahnya untuk masuk pendidikan Heiho di Jakarta. Setelah mempertimbangkannya, kemudian keduanya bersedia masuk Heiho. Di dalam Heiho inilah, Widodo Budidarmo mendapatkan latihan kemiliteran yang nantinya bermanfaat dalam perang mempertahankan kemerdekaan. Pada tahun 1946, Widodo Budidarmo melanjutkan sekolahnya di SMA Dokter Soetomo, Surabaya. Di SMA ini ia berhasil menamatkan SMA pada tahun 1950. Setelah tamat SMA ia melamar masuk ujian Angkatan Udara dan Perguruan Ilmu Kepolisian di Jakarta. Keduanya menerima Widodo Budidarmo, namun akhirnya ia memilih untuk masuk PTIK di Jakarta.

Widodo Budidarmo termasuk angkatan ketiga dalam PTIK yang jumlahnya sebanyak 55 mahasiswa. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan akademiknya pada tahun 1955. Pada tanggal 21 Maret 1955 ia dilantik menjadi Ajun Komisaris Polisi AKP bersama 37 teman sekelasnya, sedangkan 7 mahasiswa lain masih harus menyelesaikan studinya. Dari 55 mahasiswa yang lulus hanya 45 orang. Para lulusan berhasil menyandang gelar doktorandus ahli ilmu kepolisian.

Tugas pertama Widodo adalah di Markas Besar Jawatan Kepolisian Negara di Jakarta. Kemudian ia dipindah tugaskan ke Purwakarta, Jawa Barat, sebagai Kepala Bagian Organisasi Kantor Polisi Keresidenan Purwakarta. Masa dinasnya di Purwakarta berlangsung selama 3 tahun, dari tahun 1956 hingga 1959. Pada akhir bulan November 1959, Widodo Budidarmo diperintahkan untuk mengikuti pendidikan di Amerika Serikat. Di Amerika Widodo Budidarmo beserta dua orang lainnya menempuh pendidikan di Unite States Coast Guard Officers Candidate School di kota Yorktown. Materi kuliahnya berupa teori-teori tentang pengawasan pelabuhan dan perairan yang meliputi keimigrasian, bea cukai, angkatan laut, pelabuhan udara, dan pengawasan pantai. Pendidikan di Amerika diselesaikan dalam waktu lima belas bulan.

Sekembali dari pendidikan di Amerika Serikat pada tahun 1961, Widodo Budidarmo ditempatkan di Dinas Polisi Perairan dan Udara (Airud) dengan jabatan sebagai Kepala Bagian Operasi (Kabagops). Pada tahun 1966, ia diangkat menjadi Kepala Korps Polisi Perairan dan Udara dengan pangkat Komisaris Besar Polisi. Setahun kemudian, Widodo Budidarmo dinaikkan pangkatnya menjadi Brigadir Jenderal Polisi.

Karier Widodo Budidarmo di kepolisian terus mengalami peningkatan. Pada tanggal 7 Desember 1967, Kepala Kepolisian RI, Jenderal Polisi Soetjipto Joedodihardjo, melantik Brigadir Jenderal Polisi Drs. Widodo Budidarmo sebagai Panglima Komando Daerah Kepolisian (Komdak) II/Sumatera Utara. Selama tiga tahun menjabat sebagai Kapolda Sumut, Widodo Budidarmo berhasil melaksanakan tugasnya, yakni menanggulangi penyelundupan dan perjudian yang terjadi di daerah tersebut. Hal ini kemudian membuat dirinya diangkat menjadi Kapolda Metro Jaya di Jakarta oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Hoegeng Iman Santoso pada bulan Oktober 1970, menggantikan Inspektur Jenderal Polisi Drs. Soekahar.

Pada saat menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, terjadi suatu peristiwa yang kemudian menunjukkan sikap terbuka dan tidak pandang bulu dalam menghadapi hukum dan keadilan. Pada tahun 1973 terjadi musibah dalam keluarga Widodo Budidarmo. Puteranya yang bernama Tono, yang baru duduk di kelas II SMP, secara tidak sengja menembak sopir keluarga tersebut. Meskipun anak buah dan staf menyarankan agar peristiwa tersebut ditutupi, namun Widodo Budidarmo justru mengambil keputusan untuk membuka peristiwa penembakan tersebut kepada publik dalam sebuah jumpa pers dan menyerahkan putranya kepada Polsek Kebayoran Baru untuk diproses secara hukum. Dalam pengadilan di Jakarta Selatan kemudian Tono dijatuhi hukuman satu tahun masa percobaan. Sikap Widodo tersebut kemudian dipuji oleh pers sebagai sikap penegak hukum sejati. ( sumber, http://www.museum.polri.go.id/kapolri7-widodo-budidarmo.html )

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.