Arsip

KAPOLRI

Kapolri Kesepuluh  [ 7 Juni 1986 - 19 Februari 1991 ]

Salah seorang Putra terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia adalah Jenderal Polisi Drs.H.Mochamad Sanoesi. Ia merupakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) ke-10 yang menjabat mulai dari 18 Juni 1986 sampai 28 Februari 1991.

Mochamad Sanoesi dilahirkan di Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 15 Februari 1935, dari pasangan Suami isteri bernama Mochamad Ropik dan Siti Utih. Sanoesi menjalani masa kecil dan masa remajanya di Kota Bogor, dan dibesarkan oleh lingkungan yang sangat mencintainya. Sanoesi memulai jenjang pendidiknnya pada tahun 1942 yaitu dengan masuk seko-

lah rakyat di Bogor, pada tahun 1852, Sanoesi lulus SMP dan di tahun 1955 Sanoesi dinyatakan lulus sekolah Menengah Atas. Setamat SMA, Sanoesi sempat menjalani masa kuliah selama 7 bulan di Universitas Indonesia, jurusan Sastra Inggris tetapi kemudian Ia memilih untuk meninggalkan kuliahnya tersebut dan lebih memilih untuk melanjutkan studinya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pada saat usianya 27 tahun, tepatnya tahun 1962, Sanoesi berhasil menamatkan PTIK, dan dilantik menjadi Komisaris Polisi II.

Kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan didapatkan Sanoesi ketika Ia bertugas di Madiun. Setelah melaui Seleksi yang ketat Ia dikirim untuk tugas belajar di International Police Academy, Amerika Serikat selama 12 bulan. Sanoesi juga mendapat kesempatan untuk belajar di Sekolah Staf dan Komando Kepolisian (Seskopol) dan pendidikan karir lanjutan ABRI yakni Sekolah Staff dan Komando Gabungan (Seskogab).

Sanoesi bukan hanya sukses dalam menempuh jenjang karirnya, Ia juga sukses dalam membina rumah tangga. Sanoesi menikah dengan gadis cantik bernama Nani Suryani Surawijaya yang dikenalnya ketika masa pendidikan, pernikahan mereka dianugerahi tiga orang anak.

Pada bidang karirnya, setelah lulus dari PTIK tahun 1962, Mochmad Sanoesi di tempatkan di Madiun Ssebagai Kapolres 1051 Kota Madiun, Jawa timur dan kemudian dipindahkan ke Kediri sebagai Kepala Staf Komdin Kediri. Dari Kediri, Ia ditarik ke Markas Besar (Mabes) Polri Jl.Trunojoyo, Jakarta. Ia bertugas di Komando pengembangan Pendidikan dan Latihan (Kobangdiklat). Ia pernah pula menjabat Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Polri dan Kepala Staf Kobangdiklat Polri hingga 1982. Dari pusat, Ia kemudian dipromosikan menjadi Kapolda Kalimantan Selatan dengan Pangkat Brigadir Jenderal. Sukses di Kalimantan, satu setengah tahun Kemudian, Sanoesi ditarik lagi ke Jakarta dan diserahi jabatan Asisten Kamtibmas ABRI.

Pada 1 Juni 1985 tokoh yang terkenal suka membina hubungan dengan bawahan dan punya relasi yang sangat luas di kalangan kepolisian, militer dan sipil ini diangkat sebagai kapolda Jawa Tengah. Dibawah kepemimpin Sanoesi, Jawa Tengah keluar sebagai pelaksana terbaik Operasi Zebra 1985 untuk seluruh wilayah di Indonesia. Di Jawa Tengah itu, Ia juga membuka lembaran sejarah baru dengan mengasuransikan sekitar 23 ribu anggota polisi dan karyawan sipil Polda Jawa Tengah melalui penandatanganan kerjas sama denga PT Asuransi Jiwasraya. Baru sembilan bulan memangku jabatan Kapolda Jawa Tengah, konseptor Pataka PTIK yang berbunyi Vidya Satyatama Mitra ini diangkat ke jabatan puncak Kepolisian Republik Indonesia.

Sanoesi resmi dilantik sebagai Kapolri pada 18 Juni 1986 oleh Presiden Soeharto. Penyandang bintang tiga ini menggantikan Jenderal Polisi Anton Soedjarwo yang telah memasuki masa pensiun. Dalam masa tugasnya itu, Sanoesi melakukan banyak hal demi kemajuan Polri. Ia tercatat berhasil mengawal proses pembangunan sehingga berjalan dengan baik. Transisi dari Repelita IV ke Repelita V berjalan dengan mulus. Pemulihan umum 1987 pun tertib dan damai sehinga menghasilkan wakil-wakil rakyat yang siap bekerja unuk kepentingan nasional dalam Sidang Umum MPR 1988. Polri tidak lepas dari keberhasilan pemilu ini. Selama memimpin Polri, berbagai tindak kejahatan kekerasan yang meresahkan masyarakat dapat ditanggulangi oleh Sanoesi.

Nama Polri di luar negeri pun menjadi bahan pembicaaan di negara-negara ASEAN dan negara-negara maju. Pengiriman 50 orang perwira menengah Polri di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengawsi pembaruan politik di Namibia tahun 1989, merupakan bukti nyata bahwa Polri di masa kepemimpinan Sanoesi cukup memberikan darma bakti kepada dunia. Penangkapan beberapa orang asing, yang di negaranya telah berbuat tindak kejahatan, merupakan contoh lain bahwa Polri smasa kepemimpinan Sanoesi telah memberikan sumbangsih yang sebesar-besarnya di dalam dan di luar negeri. Negara-negara Asia Tenggara, Anggota ASEANPOL, menyatakan hormat kepada Sanoesi, karena selama Ia memimpin Polri dapat bekerja sama lebih erat lagi dalam rangka penangulangan kejahatan regional.

Optimasi dan dinamisasi merupakan ikon yang popular selama Sanoesi memimpin Polri. Strategi itu sering disebut dengan singkatan opdin Polri. Dengan Strategi opdin, Polri berhasil menjalankan tugas-tugasnya meski dalam kondisi SDM, peralatan teknologi, dan anggaran yang serba terbatas. Para perwira polisi didorong untuk berhemat, bertindak efektif dan efisien dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan teknologi tinggi karena minimnya anggaran kepolisian. Tamtama, bintara, dan perwira polisi digiring Sanoesi untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada serta menjadi teladan bagi masyarakat dalam kondisi bangsa yang sedangng mengalami berbagai kesulitan. Dengan strategi opdin ini, semua titik kelemahan Polri dibalik oleh Sanoesi menjadi kekuatan yang bercitra positif. ( sumber, http://www.museum.polri.go.id/kapolri10-moch-sanusi.html )

Kapolri Kesembilan   [ 4 Desember 1982 - 6 Juni 1986 ]

“…kita harus tunjukkan bahwa kita mau dan bisa bekerja di situasi dan kondisi apa pun.”

(Anton Soedjarwo)

Kehidupan Jenderal Polisi Anton Soedjarwo dipenuhi perjuangan tanpa henti-henti. Hal ini dimulai dari bergabungnya ia dengan Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP). Kala itu, pemuda Soedjarwo tengah mengenyam pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama di Sekolah Menengah Pertanian di Purworedjo. Soedjarwo dkk yang berbasis di wilayah Banjarnegara, Purwokerti dan Banyuman dengan gagah berani bergerilya

ketika Belanda melancarkan Agresi Militer Pertama 20 Juli 1947. Kala itulah nama Anton mulai melekat pada diri Soedjarwo dan selanjutnya beliau dikenal dengan Anton Soedjarwo. Pemberian nama Anton itu adalah salah satu taktik dari perang gerilya kala itu. Anton Soedjarwo pernah pula merasakan pahit getir berada dalam tahanan Belanda, yakni ketika ia dan kawan-kawan bergerak di wilayah Banyumas. Di penjara itu, ia sesel dengan Bismo, Legowo, dan Suyatno. Setelah Perjanjian Renville yang mengakibatkan gencatan senjata yang berimplikasi pada pembebasan seluruh tawanan perang di Jawa Tengah, Anton Soedjarwo dkk, pun dibebaskan.

Anton Soedjarwo yang kurang-lebih begerilya untuk Indonesia kembali ke bangku sekolah, yakni di Sekolah Menengah Pertama Peralihan di Purwokerto. Di sini terlihat kepantang-menyerahan sosok Anton Soedjarwo dalam hal menuntut ilmu, sebuah watak yang terus ada hingga akhir hayatnya. Panggilan untuk berjuang tetap ada di sanubarinya. Maka, setelah menamatkan Sekolah Menengah Pertama Peralihan, ia bergabung lagi dengan pasukan Batalion Soehardoyo di Purworejo. Ini dipicu pula oleh Agresi Militer Belanda Kedua. Batalion Soehardoyo bergabung bersama batalion lain dalam Resimen 17. Selepas itu, Anton Soedjarwo melanjutkan lagi pendidikannya di Sekolah Menengah Atas Negeri bagian C/Ekonomi-Sosial di Magelang, satu-satunya SMA Negeri saat itu. Di sini, sifat kepemimpinan dan keuletannya terlihat. Ia selalu terpilih sebagai ketua di pelbagai kepengurusan dan pelajarannya pun bisa diselesaikan tepat waktu dengan hasil memuaskan. Postur gagah dan tinggi, suppel, familier, suka bergaul dengan siapa saja, membuat ia disenangi banyak orang, baik pria mau pun wanita. Selepas itu, ia memasuki Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada.

Dunia kampus tak disenangi pribadi Anton Soedjarwo yang terbiasa berjuang dalam perang gerilya. Ia pun dua bulan kemudian bergabung dengan pendidikan Inspektur Polisi di Sukabumi selama dua tahun. Di sekolah ini ia bergabung dengan Kelas C yang dipenuhi murid-murid pandai dan cakap seperti Montolalu, Rustam Effendi, dan Muchtar Yahya. Ia tergabung dalam tim Anggar dan sempat akan berhadapan dengan tim Anggar Universitas Indonesia, mewakili tim Jawa Barat. Karena hujan, pertandingan ini batal. Beberapa peristiwa yang unik, berkesan, dan meningkatkan kematangan siswa di pendidikan Inspektur Polisi adalah:

• Perjuangan Status atau Tingkat Golongan Kepegawaian Setelah Lulus. Dalam peristiwa ini, Anton Soedjarwo dkk, memperjuangkan hak mereka sebagai Inspektur Polisi.

• Peristiwa Toral. Di peristiwa ini Anton Soedjarwo menunjukan kenasionalisannya dan watak tentara kemerdekaannya. Karena ada piket dari Inspektur Kelas I Toral yang Indo memaki dalam bahasa Belanda, ia langsung memukul orang itu dan diikuti siswa bekas tentara pelajar lainnya. Akibatnya, mereka harus indekos di kota Sukabumi. Namun hal ini malah mendekatkan mereka dengan masyarakat sehingga Anton Soedjarwo dkk, lebih terlibat dengan masyarakat di kemudian harinya.

Pada 11 September 1954, Anton Soedjarwo menyelesaikan pendidikan Sekolah Inspektur Polisi tepat pada waktunya dengan angka memuaskan. Dengan SK Kepala Kepolisian Negara No. Pol: 3096/2/54/UP, 11 September 1954 ia menyandang pangkat Inspektur Polisi Kelas II (Letnan Dua). Ia ditugaskan sebagai Kepala Kepolisian Wilayah Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara. Tahun 1956, ia dipindahkan ke Kepolisian Kota Besar Makassar sebagai Kepala Polisi Lalu Lintas. Pekerjaan baru ini sungguh menantang dirinya. Namun jiwa besarnya lebih menginginkan tantangan yang lebih besar pula. Maka ketika ada kabar dari teman dekatnya Inspektur Polisi I Arismunandar yang bertugas sebagai Ajudan Senior Kepala Kepolisian Negara (KKN) bahwa masih dibutuhkan satu ajudan lagi. Maka, ia pun (1956) ditarik ke Jakarta untuk menjadi ajudan Kepala Kepolisian Negara RS Soekanto. Tiap bulan setelah menjadi ajudan, karena tak sesuai dengan jiwanya, Anton Soedjarwo minta dikembalikan ke Makassar. Tahun 1957, ia ditempatkan di kantor Djawatan Kepolisian Negara (DKN), biro organisasi, urusan bantuan Luar Negeri seksi Logistik/Perlengkapan bersama IP I Sunoto di seksi Trainee, mengurus pengiriman anggota polisi dan sipil polisi ke luar negeri, terutama Amerika. Di sini, ia tertantang memperdalam bahasa Inggris hingga ia fasih. Tahun 1959, Anton Soedjarwo dikirim ke Sekolah Polisi Mobile Brigade (SPMB) di Porong, Jawa Timur untuk mengikuti pendidikan ranger angkatan pertama. Dari 150 siswa yang lulus latihan dasar hanya 98 siswa dan dari 98 itu yang lulus latihan ranger hanya 95 orang termasuk Anton Soedjarwo. Mereka semua dimasukan dalam kompi baru yaitu Kompi 5995 Ranger. Anton Soedjarwo menjadi Komandan Kompi Ranger 5995 dari 1959-1961, lantas meningkat menjadi komandan batalion dan kemudian Komandan Resimen Pelopor dari 1961-1972. Resimen Pelopor ini dibangun oleh Anton Soedjarwo dengan fasilitas sangat terbatas. Ini adalah salah satu resimen kebanggaan polisi yang dapat diterjunkan ke setiap lapangan baik dalam keadaan perang mau pun damai. Dalam kepemimpinannya, Anton Soedjarwo selalu menunjukan “Ing Ngarso sun tulodo”. ( sumber, http://www.museum.polri.go.id/kapolri9-anton-soedjarwo.html )

Kapolri Kedelapan   [ 26 September 1978 - 3 Desember 1982 ]

“… Bila sekarang ada satu Bung Hatta dan satu Sutan Syahrir, di masa yang akan dating akan ada beratus-ratus Hatta dan beribu-ribu Syahrir.”

(Awaloedin Djamin)

Awaloedin Djamin menghabiskan masa kecil dan sekolah dasar hingga menengah atasnya di kota Padang. Awaloedin adalah sosok yang cukup punya banyak kelebihan. Selain sebagai polisi yang piawai, ia juga adalah politisi yang handal dan akademisi yang briliant. Ia lahir dari keluarga bangsawan di Padang pada 26 September 1927. Sehabis meyelesaikan

pendidikan setingkat SMA di Padang, ia melanjutkan studinya di Universitas Indonesia, Jakarta (1949-1950) Putra pertama Marah Djamin ini lantas masuk PTIK yang ditamatkannya pada tahun 1955.

Fokus pemikiran dan kerjanya saat menjabat sebagai Kapolri adalah pembenahan menyeluruh (Overall reform) untuk meningkatkan citra dan wibawa Polri di mata masyarakat. Ia melakukanya dengan kebijakan terpadu yang dikenal dengan “Program Pembenahan dan Peningkatan Citra Diri”. Pada masa Awaloedin Djamin menjabat sebagai Kapolri ini, ia telah meletakkan dasar bagi organisasi Kepolisian modern. Tiga kebijaksanaannya semasa Kapolri yang patut dicatat dalam sejarah adalah pembenahan organisasi, pendidikan kepolisian dan kerja sama luar negeri. Pada masa jabatannya ini, ia dan jawatan polisi lainnya terlibat aktif dan menyuumbangkan banyak hal untuk lahirnya KUHAP, UU No. 8, Tahun 1981 baru yang disahkan oleh DPR RI. Awaloedin adalah orang yang low profile dan juga objektif. Hal ini terlihat dengan pengakuannya sendiri ketika di masa akhir jabatannya bahwa masih banyak kelemahan dalam tubuh Polri Meskipun sesungguhnya program oferall reformnya sungguh sangat berguna dan dampak dari perubahan itu telah dirasakan seluruh jajaran polisi di seluruh wilayah negara RI.

Awaloedin Djamin telah menerima banyak penghargaan dan tanda jasa dari dalam mau pun luar negeri. Ia adalah juga seorang Polisi yang mencintai buku. Ii terlihat dalam masa jabatannya sebagai Kapolri juga ketika ia menekankan pentingnya seluruh anggota Polri memahami sejarah Polri. Ia memprakarsai penulisan buku biografi pemimpin Polisi RI yang pertama R.S. Soekanto dan memperjuangkan pengukuhan beliau sebagai Bapak Polisi Indonesia. Kerja Awaloedin Djamin dalam bidang buku antara lain merevisi Sejarah Kepolisian di Indonesia yang terbit tahun 1997, menjadi buku Sejarah Perkembagan Kepolisian di Indonesia dari Zaman Kuno sampai Sekarang., dan terbit tahun 2006. Masa pensiunnya sebagai Polisi tidak berlangsung lama. Ia pensiun dalam unur 55 tahun pada 11 Desember 1982. Namun ia langsung diserahkan tugas sebagai Dewan Pertimbangan Agung (DPA) serta Sekretaris Dewan Pembina Golkar bersama dengan Cosmas Batubara, Harmoko, Abdul Gafur, dan Sapardjo.

Ia juga tetap mengabdi dalam bidang akademis sebagai Dekan PTIK dan Guru Besar Ilmu Administrasi Negara di UI. Ia juga diminta memimpin Universitas Pancasila yang didirikan tahun 1984. Ia aktif di berbagai organisasi seperi Kadin, SPSI, YTKI, Permanin, Alumni Jerman, Gebu Minang, Persatuan Tarbiah Islamiah, Asosiasi Kriminologi Indonesia, dan Perhimpunan Pustakawan Indonesia. Di tingkat internasional ia diangkat sebagai Executive Committee Member dari International Association of university Presidents dan anggota EROPA. Dengan beberapa teman, ia berinisiatif mendirikan The Indonesian Executive Servise Corps. Setelah pensiun, ia terus mengabdi seperti kata pepatah: the Old Soldier Never Die. ( sumber, http://www.museum.polri.go.id/kapolri8-awaloedin-djamin.html )

Kapolri Ketujuh   [ 25 Juni 1974 - 25 September 1978 ]

Jenderal Polisi Drs. Widodo Budidarmo dilahirkan pada 1 September 1927 di Kapaskrampung, Surabaya. Ayahnya bernama Budidarmo dan ibunya bernama Poedjiastoeti. Pada usia 7 tahun, Widodo Budidarmo dimasukkan sekolah Mardiguno di wilayah antara Ploso Bogen dan Pacar Keling, Surabaya. Ia bersekolah di Mardiguno hingga kelas tiga, kemudian oleh orang tuanya dipindahkan ke HIS Kristen (Christelijk Hollandsche Inlandsche School) di jalan Ambengan. Widodo Budidarmo menamatkan sekolah dasarnya pada tahun 1941. Kemudian ia melanjutkan sekolah di Koningen Emma School (KES), yakni sekolah teknik menengah di daerah Sawahan Surabaya. Di sekolah tersebut, ia memilih jurusan teknik mesin.

Semasa mengikuti pelajaran di sekolah KES, Jepang masuk Indonesia, sehingga KES diubah menjadi Kogyo Gakko. Selain bersekolah, Widodo Budidarmo juga aktif dalam kegiatan kepanduan, yakni Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI). Di dalam KBI inilah kemudian terasah sifat dan karakter dalam diri Widodo Budidarmo yakni disiplin, kerja sama, survival, dan kepedulian terhadap penderitaan orang lain.

Pada tahun 1945, menjelang kejatuhan Jepang di Indonesia, Widodo Budidarmo beserta seorang temannya yang bernama Suwoto Sukendar ditawari oleh direktur sekolahnya untuk masuk pendidikan Heiho di Jakarta. Setelah mempertimbangkannya, kemudian keduanya bersedia masuk Heiho. Di dalam Heiho inilah, Widodo Budidarmo mendapatkan latihan kemiliteran yang nantinya bermanfaat dalam perang mempertahankan kemerdekaan. Pada tahun 1946, Widodo Budidarmo melanjutkan sekolahnya di SMA Dokter Soetomo, Surabaya. Di SMA ini ia berhasil menamatkan SMA pada tahun 1950. Setelah tamat SMA ia melamar masuk ujian Angkatan Udara dan Perguruan Ilmu Kepolisian di Jakarta. Keduanya menerima Widodo Budidarmo, namun akhirnya ia memilih untuk masuk PTIK di Jakarta.

Widodo Budidarmo termasuk angkatan ketiga dalam PTIK yang jumlahnya sebanyak 55 mahasiswa. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan akademiknya pada tahun 1955. Pada tanggal 21 Maret 1955 ia dilantik menjadi Ajun Komisaris Polisi AKP bersama 37 teman sekelasnya, sedangkan 7 mahasiswa lain masih harus menyelesaikan studinya. Dari 55 mahasiswa yang lulus hanya 45 orang. Para lulusan berhasil menyandang gelar doktorandus ahli ilmu kepolisian.

Tugas pertama Widodo adalah di Markas Besar Jawatan Kepolisian Negara di Jakarta. Kemudian ia dipindah tugaskan ke Purwakarta, Jawa Barat, sebagai Kepala Bagian Organisasi Kantor Polisi Keresidenan Purwakarta. Masa dinasnya di Purwakarta berlangsung selama 3 tahun, dari tahun 1956 hingga 1959. Pada akhir bulan November 1959, Widodo Budidarmo diperintahkan untuk mengikuti pendidikan di Amerika Serikat. Di Amerika Widodo Budidarmo beserta dua orang lainnya menempuh pendidikan di Unite States Coast Guard Officers Candidate School di kota Yorktown. Materi kuliahnya berupa teori-teori tentang pengawasan pelabuhan dan perairan yang meliputi keimigrasian, bea cukai, angkatan laut, pelabuhan udara, dan pengawasan pantai. Pendidikan di Amerika diselesaikan dalam waktu lima belas bulan.

Sekembali dari pendidikan di Amerika Serikat pada tahun 1961, Widodo Budidarmo ditempatkan di Dinas Polisi Perairan dan Udara (Airud) dengan jabatan sebagai Kepala Bagian Operasi (Kabagops). Pada tahun 1966, ia diangkat menjadi Kepala Korps Polisi Perairan dan Udara dengan pangkat Komisaris Besar Polisi. Setahun kemudian, Widodo Budidarmo dinaikkan pangkatnya menjadi Brigadir Jenderal Polisi.

Karier Widodo Budidarmo di kepolisian terus mengalami peningkatan. Pada tanggal 7 Desember 1967, Kepala Kepolisian RI, Jenderal Polisi Soetjipto Joedodihardjo, melantik Brigadir Jenderal Polisi Drs. Widodo Budidarmo sebagai Panglima Komando Daerah Kepolisian (Komdak) II/Sumatera Utara. Selama tiga tahun menjabat sebagai Kapolda Sumut, Widodo Budidarmo berhasil melaksanakan tugasnya, yakni menanggulangi penyelundupan dan perjudian yang terjadi di daerah tersebut. Hal ini kemudian membuat dirinya diangkat menjadi Kapolda Metro Jaya di Jakarta oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Hoegeng Iman Santoso pada bulan Oktober 1970, menggantikan Inspektur Jenderal Polisi Drs. Soekahar.

Pada saat menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, terjadi suatu peristiwa yang kemudian menunjukkan sikap terbuka dan tidak pandang bulu dalam menghadapi hukum dan keadilan. Pada tahun 1973 terjadi musibah dalam keluarga Widodo Budidarmo. Puteranya yang bernama Tono, yang baru duduk di kelas II SMP, secara tidak sengja menembak sopir keluarga tersebut. Meskipun anak buah dan staf menyarankan agar peristiwa tersebut ditutupi, namun Widodo Budidarmo justru mengambil keputusan untuk membuka peristiwa penembakan tersebut kepada publik dalam sebuah jumpa pers dan menyerahkan putranya kepada Polsek Kebayoran Baru untuk diproses secara hukum. Dalam pengadilan di Jakarta Selatan kemudian Tono dijatuhi hukuman satu tahun masa percobaan. Sikap Widodo tersebut kemudian dipuji oleh pers sebagai sikap penegak hukum sejati. ( sumber, http://www.museum.polri.go.id/kapolri7-widodo-budidarmo.html )

Kapolri Keenam   [ 3 Oktober 1971 - 24 Juni 1974 ]

Jenderal Polisi Drs. Mohamad Hasan lahir di daerah Muara Dua, Sumatera Selatan pada 20 Maret 1920. Ayahnya bernama Haji Ahmad bin Hasan dan ibunya Hajah Mariyatul Koptiah binti Pangeran Abdul Holik. Mohamad Hasan merupakan anak ketiga dari sembilan bersaudara. Berasal dari keluarga yang terpandang, karena Ayahnya adalah seorang yang bekerja sebagai demang pemerintahan Hindia Belanda, membuat Mohamad Hasan dapat mengenyam pendidikan di sekolah pemerintah Hindia Belanda. Pendidikan pertama yang ditempuh oleh Mohamad Hasan adalah Hollands Inlandsche School (HIS). Selanjutnya, Mohamad Hasan meneruskan sekolahnya ke Meer Uitgetabreid Lager Onderwijs (MULO) di kota Palembang.

Menyelesaikan pendidikan di MULO, Mohamad Hasan melanjutkan sekolahnya ke Middelbare Opleiding School Voor Inlandsche Amtenaren (MOSVIA).

Mohamad Hasan mengawali karier di lingkungan kepolisian tanpa melalui pendidikan atau menempuh Akademi Kepolisian (Akpol) terlebih dahulu. Setelah menyelesaikan pendidikan MOSVIA pada tahun 1941, kemudian ia mendaftar sebagai pegawai pemerintah daerah., hingga akhirnya menjadi Asisten Wedena Lematang Ulu pada tahun 1945. Pada masa itu, jabatan mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi digabung dengan aparat kepolisian yang ada. Sejak itulah, Mohamad Hasan mengabdikan dirinya di lingkungan kepolisian. Setelah menjabat sebagai Asisten Wedana di Lematang Ulu, ia diserahi tugas sebagai Kepala Polisi di Pagar Alam pada tahun 1946.. Inilah awal karir secara formal Mohamad Hasan di Kepolisian. Kemudian menjadi Wakil Kepala Polisi Palembang tahun 1947. Pada tahun 1949, menjadi Acting Bupati Palembang Utara dan selanjutnya menjadi Kepala Polisi Bengkulu di tahun yang sama. Setahun kemudian, menjabat Kepala Polisi di Palembang.

Demi menunjang karirnya kemudian ia menempuh pendidikan formal di lingkungan kepolisian. Pada tahun 1951, Mohamad Hasan masuk pendidikan Brigade Mobil (Brimob) di Porong, Sidoarjo dan Provost Marshall di Amerika Serikat. Selanjutnya, ia menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada tahun 1952, yang diselaikannya pada tahun 1958. Setelah lulus dari PTIK, kemudian ia diangkat menjadi Asisten II Kepala Kepolisian Negara pada tahun 1959. Sejak itulah karier dan jabatannya di kepolisian cenderung mengalami peningkatan. Ia diangkat menjadi Kastaf Komjen Mabes Kepolisian Negara tahun 1962 dan di tahun yang sama menjadi Deputi KKN Urusan Administrasi, Lektor PTIK di tahun 1964, Staf Menteri Koordinator Kompartemen Pertahanan Kastaf ABRI dan Deputi IV KKN di tahun 1965, dan Irjen Hankam di tahun 1967. Akhirnya, pada 2 Oktober 1971, Mohamad Hasan diangkat menjadi Kapolri ke-6 menggantikan Hoegeng Iman Santoso.

Tindakan awal yang dilakukan Mohamad Hasan sebagai Kapolri adalah mengeluarkan Perintah Harian. Perintah Harian tersebut adalah sebagai berikut:

[1]. Masing-masing agar dapat menunaikan tugas Polri dengan baik. Pelihara dan tingkatkan integrasi antara ABRI serta antara ABRI dengan rakyat.

[2]. Tingkatkan keahlian dan kemahiran dalam bidang masing-masing agar dapat menunaikan tugas Polri dengan baik.

[3]. Turut serta mengamankan kelancaran pembangunan terutama dalam rangka menyukseskan Program Akselerasi dan Modernisasi Pembangunan Nasional.

[4]. Tebalkan iman dalam menghadapi nafsu-nafsu buruk, rongrongan, dan godaan yang menuju penyelewengan.

[5]. Waspadalah terhadap desas-desus negatif yang dapat mengganggu kekompakkan Polri dan iklim ketenangan dan kegairahan kerja.

Perintah Harian tersebut dijadikan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Mohamad Hasan sebagai alat atau senjata utama untuk lepas landas dalam mengepalai Kepolisian Republik Indonesia.

Pada masa kepemimpinannya, Jenderal Polisi Drs. Mohamad Hasan mengeluarkan Instruksi No. Ins/09/VI/1973 yang menyangkut agar semua anggota Polri mencantumkan Nomor Registrasi Pokok (NRP) selain nama dan pangkat dalam penandatanganan tulisan dinas. Peraturan tersebut berlaku untuk Perwira Menengah ke bawah. Instruksi Kapolri tersebut bertujuan agar semua urusan kedinasan Polri berjalan lebih baik dan tertib.

Menyangkut upaya perbaikan organisasi ke dalam tubuh Polri, Jenderal Polisi Drs. Mohamad Hasan melakukan kebijakan untuk menyatukan Komdak XV/Bali, Komdak/XVI Nusa Tenggara Barat/(NTB), Komdak/XVII Nusa Tenggara Timur/(NTT) menjadi Komdak Nusa Tenggara (Nusra) dan peleburan Komdak V/Jambi dan Komdak VI/Sumatera Selatan menjadi Komdak VI/Sumatera Bagian Selatan. Kebijakan penyatuan tersebut bertujuan agar rentang kendali menjadi makin pendek sehingga organisasi Polri menjadi lebih efektif dan efisien.

Sedangkan kebijakan tentang kebijakan terhadap pembenahan organisasi pendidikan kepolisian, pada tanggal 28 Maret 1974, status dan sebutan Seskopol berubah menjadi Sesko ABRI Bagian Kepolisian, tetapi tetap dengan singkatan nama Seskopol. Hal ini berhubungan dengan berdirinya sekolah Staf dan Komando ABRI (Sesko ABRI). Kebijakan ini mengakibatkan semua kewenangan pengendalian operasi pendidikan Sesko Angkatan/Polri diserahkan kepada Dan Jen Sesko ABRI. ( sumber, http://www.museum.polri.go.id/kapolri6-moch-hasan.html )

Kapolri Kelima   [ 9 Mei 1968 - 2 Oktober 1971 ]

Jenderal Polisi Drs. Hoegeng Iman Santoso merupakan salah satu putra terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ia merupakan Kapolri ke-V yang dilantik pada 1 Mei 1968 menggantikan Panglima Angkatan Kepolisian Jenderal Polisi M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo.

Hoegeng Iman Santoso merupakan putra sulung dari pasangan Soekario Kario Hatmodjo dan Oemi Kalsoem. Beliau lahir pada 14 Oktober 1921 di Kota Pekalongan. Meskipun berasal dari keluarga Priyayi (ayahnya merupakan pegawai atau amtenaar Pemerintah Hindia Belanda), namun perilaku Hoegeng kecil sama sekali tidak menunjukkan kesombongan,

bahkan ia banyak bergaul dengan anak-anak dari lingkungan biasa. Hoegeng sama sekali tidak pernah mempermasalahkan ningrat atau tidaknya seseorang dalam bergaul.

Masa kecil Hoegeng diwarnai dengan kehidupan yang sederhana karena ayah Hoegeng tidak memiliki rumah dan tanah pribadi, karena itu ia seringkali berpindah-pindah rumah kontrakan. Hoegeng kecil juga dididik dalam keluarga yang menekankan kedisiplinan dalam segala hal.

Hoegeng mengenyam pendidikan dasarnya pada usia enam tahun pada tahun 1927 di Hollandsch Inlandsche School (HIS). Tamat dari HIS pada tahun 1934, ia memasuki Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), yaitu pendidikan menengah setingkat SMP di Pekalongan. Pada tahun 1937 setelah lulus MULO, ia melanjutkan pendidikan ke Algemeene Middlebare School (AMS) pendidikan setingkat SMA di Yogyakarta. Pada saat bersekolah di AMS, bakatnya dalam bidang bahasa sangatlah menonjol. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang suka bicara dan bergaul dengan siapa saja tanpa sungkan-sungkan dengan tidak mempedulikan ras atau bangsa apa. Kemudian pada tahun 1940, saat usianya menginjak 19 tahun, ia memilih melanjutkan kuliahnya di Recht Hoge School (RHS) di Batavia.

Tutupnya RHS di Batavia membuatnya menganggur dan kembali ke Pekalongan. Namun ia kemudian mengikuti suatu kursus polisi selama tiga sampai enam bulan. Setelah lulus ia langsung diberi pangkat Kunsa Butyo atau setingkat di bawah Ajun Inspektur Polisi Kelas II pada masa Republik Indonesia. Pada usia 21 tahun, Hoegeng bekerja di Kantor Jawatan Kepolisian Keresidenan Pekalongan dan kemudian ia melanjutkan pendidikan untuk kader polisi tinggi kepolisian di Sukabumi.

Pada tahun 1945, Hoegeng memutuskan untuk meninggalkan Jawatan Kepolisian dan melapor pada M. Natzir di Yogyakarta untuk bergabung dengan Angkatan Laut. Akan tetapi Hoegeng hanya bertahan selama satu tahun di Angkatan Laut. Pada 1946, ia memutuskan kembali ke kepolisian. Hoegeng kemudian bergabung kembali dengan jajaran kepolisian di Yogyakarta sebagai mahasiswa tugas belajar Akademi Kepolisian di Mertoyudan dengan pangkat Inspektur Polisi Kelas II. Pada tahun 1949 setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, Hoegeng dan keluarga pindah ke Jakarta. Di Jakarta, selain sebagai polisi, ia juga merupakan mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Setelah lulus dari PTIK, Hoegeng ditugaskan di Jawa Timur pada November 1952 sebagai Wakil Direktorat Dinas Pengawasan Keselamatan Negara (DPKN). Setelah beberapa bulan di Jawa Timur ia kemudian diangkat sebagai kepala DPKN di Komdak Jawa Timur. Pada tahun 1956 Hoegeng ditugaskan di Medan sebagai Kasi Reskrim Kantor Polisi Provinsi Sumatra Utara. Tahun 1959, Hoegeng mengikuti pendidikan Brimob di Porong, Jawa Timur selama satu setengah bulan dan di tahun yang sama ia dipindahkan ke Kepolisian Komisariat Jakarta Raya dan ditarik ke Direktorat II Mabes Kepolisian Negara (Mabak) pada 9 Januari 1960. Pada tahun 1961, Hoegeng diangkat sebagai Kepala Jawatan Imigrasi oleh Jenderal TNI A.H. Nasution. Hoegeng kemudian mengundurkan diri dari jabatan tersebut pada Juni 1965. Pada tahun 1965 pula ia kemudian diangkat sebagai Menteri Iuran Negara atas usulan Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Semenjak kepindahannya ke Markas Kepolisian Negara, karir Hoegeng terus menanjak, termasuk dalam bidang kepolisian. Pada tahun 1966 Hoegeng diangkat sebagai Deputi Menteri Muda Panglima Angkatan Kepolisian Urusan Operasi. Terakhir, ia dilantik menjadi Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia pada tanggal 15 Mei 1968 menggantikan Jenderal Polisi M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo.

Selama kepemimpinan Hoegeng, banyak hal terjadi dalam tubuh internal Kepolisian Republik Indonesia. Langkah pertama, Hoegeng melakukan pembenahan beberapa bidang yang menyangkut Struktur Organisasi di tingkat Mabes Polri. Hasilnya adalah struktur baru yang lebih dinamis dan komunikatif. Langkah kedua adalah perubahan nama pimpinan polisi dan markas besarnya. Berdasarkan Keppres No. 52 Tahun 1969, sebutan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI) diubah menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Selain itu sebutan Panglima Angkatan Kepolisian RI (Pangak) diubah menjadi Kepala Kepolisian RI (Kapolri) dan nama Markas Besar Angkatan Kepolisian pun berubah menjadi Markas Besar Kepolisian. Di bawah kepemimpinan Hoegeng pulalah peran serta Polri dalam peta organisasi Polisi Internasional, International Criminal Police Organization, semakin aktif. Hal tersebut ditandai dengan dibukanya sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol di Jakarta. ( sumber, http://www.museum.polri.go.id/kapolri5-hoegeng-imam.html )

Kapolri Keempat   [ 9 Mei 1965 - 8 Mei 1968 ]

Jenderal Polisi M. Ng. Soeptjipto Joedodihardjo lahir 27 April 1917 di Jember, Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga pamong praja yang sederhana. Ia adalah anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan M. Ng. Mochamad Joesoef dan Habibah Joedodihardjo. Adik perempuannya bernama Kamariyah. Berangkat dari keluarga yang taat beragama, membentuk sosoknya yang jujur, sabar dan bertanggung jawab. Ia adalah Kapolri (yang kala itu masih bernama Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian—Men/Pangak) yang keempat sejak kemerdekaan Indonesia. Bisa disebut, ia adalah Kapolri (Men/Pangak) dua zaman; zaman Orde Lama dan Orde Baru.

Zaman ketika terjadi transisi dari kedua Orde itu. Ia menjadi Men/Pangak dalam masa yang penuh gejolak dan berbagai peristiwa penting.

Pendidikannya diselesaikannya dengan baik walau pun tidak mulus, melainkan menempuh banyak rintangan. Ia masuk Hollands Inlandsche School (HIS). Ini pun berkat kerja keras orang tuanya dan diangkatnya ia sebagai anak angkat oleh pamannya yang seorang wedana bernama R. Wiro Projo. Jiwa nasionalismenya mulai muncul di sekolah ini, bersama teman-teman sekolahnya yang berasal dari kaum pribumi. Karena ketekunan dan disiplin yang ditanamkan keluarga, ia lulus dan melanjutkan sekolah ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs). MULO yang setingkat SMP sekarang itu mewajibkan penguasaan bahasa asing bagi murid-muridnya sekurang-kurangnya dua. Tekad untuk mengabdikan diri dan mempersembahkan sesuatu untuk bangsa dan negara menyebabkan M. Ng. Soeptjipto Joedodihardjo tamat pada waktunya dengan prestasi yang menggembirakan. Ia pun melanjutkan pendidikan di MOSVIA (Middelbare Opleiding School Voor inlandsche Ambtenaren). Sekolah ini adalah sekolah yang sangat bergengsi di zaman itu. Tidak semua orang bisa bersekolah di sini. Pendidikan yang diikuti M. Ng. Soeptjipto Joedodihardjo di sekolah ini memungkinkan dirinya mengabdikan ilmu pada bangsa dan negara hingga menjabat Men/Pangak. Ia menyelesaikan pendidikan di MOSVIA tepat waktu yakni tahun 1939.

Karier setelah pendidikannya dimulai dari Ambtenaar sebagai pemangku jabatan AIB Tanggul Besuki. Tahun 1940, ia pindah ke kota kelahirannya, Jember, sebagai AIB di tempat itu. Pada 1941 ia menjabat Mantri Polisi Situbondo dan pada tahun yang sama menjadi Mantri Polisi Surabaya. Tahun 1942, sebagai Mantri Polisi Bondowoso dan Kalisat/Jember. Tahun 1943 menjadi Itto Keibu di Bondowoso. Tahun 1944 ia pergi ke Taiwan untuk mendapat latihan ilmu kepolisian.

Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah kesempatan M. Ng. Soeptjipto Joedodihardjo untuk mewujudkan mimpinya; membaktikan ilmu dan tenaganya untuk bangsanya sendiri. Di Besuki M. Ng. Soeptjipto Joedodihardjo memimpin perlawanan dan pelucutan Jepang dan Jepang tunduk. Jepang pun menyerahkan senjata dan diterima oleh, salah satunya, Kepala Tokubetsu Keisatsutai Soetjipto Joedodihardjo. Berkat perjuangannya, ia mendapat kenaikan pangkat menjadi Inspektur Polisi Kelas I pada Pasukan Istimewa Besuki. Pada penyusupan tentara NICA oleh Sekutu, di daerah sekitar Besuki M. Ng. Soeptjipto Joedodihardjo tampil sebagai pemimpin untuk melawan mereka. Daerah Keresidenan Besuki masuk sebagai daerah target perluasan wilayah Belanda kala itu. Maka, mau dan tak mau Kesatuan Mobrig Besuki di bawah kepemimpinan Inspektur Polisi Kelas I M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo melakukan perlawanan dan berhasil mematahkan serangan Belanda. Atas jasanya itu, M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo dipromosikan sebagai Wakil Komandan Mobrig Polisi Jawa Timur di Surabaya (1947).

Tak lama kemudian ia pun mendapat kenaikan pangkat menjadi Komisaris Polisi (KP) II. Pada masa sebagai Wakil Komandan Mobrig Polisi Jawa Timur ini, salah satu prestasinya adalah berhasil menumpas pemberontakan PKI di Madiun 1948. Setelah keberhasilan itu, Komisaris Polisi TK. II M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo mengemban tugas berat yakni Komandan Mobrig Polisi Jakarta Raya (1950). Lantas ia pun menjadi Komandan Mobrig Polisi Jawa Timur. Ia diakui dan dipuji pemerintah dan pimpinan Polri karena berhasil ikut menumpas Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di Bandung. Ia pun dipromosikan untuk menduduki jabatan di Jawatan Kepolisian Negara dengan pangkat Komisaris I. Pada 4 Juli 1950, Dewan Guru Besar Angkatan Kepolisian merubah Akademi Polisi menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo pun diangkat dan ditetapkan sebagai Lektor PTIK pada 1960. Ketekunan, ketegasan dan perjalanan kariernya yang berprestasilah yang menghantarkannya ke kedudukan ini. Jiwa M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo mungkin sudah tertanam dan mendarah daging dengan kesatuan Mobrig. Ini terbukti dengan diangkatnya dia sebagai Komandan Komandemen Mobrig Pusat pada 1960. Mobrig ini lantas dirubah namanya oleh Bung Karno menjadi Brigade Mobil (Brimob). ( sumber, http://www.museum.polri.go.id/kapolri4-soetjipto-judo.html )

Kapolri Ketiga   [ 30 Des 1963 - 8 Mei 1965 ]

Inspektur Jenderal Polisi Soetjipto Danoekoesoemo merupakan Pimpinan Kepolisian Negara RI yang ke-3. Ia diangkat menggantikan R. Soekarno Djojnagoro. Presiden Soekarno memberikan kepercayaan kepada dia untuk menjabat sebagai Menteri Angkatan Kepolisian (Men/Pangak) selama 17 bulan, mulai akhir tahun 1963 sampai awal tahun 1965. Dalam masa jabatannya ini, ia berusaha memperkokoh fondasi kepolisian dan mengadakan pembenahan di lingkungan kepolisian.

Soetjipto lahir pada tanggal 28 Februari 1922 di Campurdarat, Tulungagung.

Setahun setelah kelahiran Soetjopto, ayahnya dipecat sebagai pegawai Jawatan Pegadaian Negeri Tulungagung. Soetjipto adalah anak ketiga dari empat bersaudara. Ayahnya bernama Danoe Wirjodihardjo dan ibunya bernama Siti Kopah (Siti Fatimah). Soetjipto tumbuh dan berkembang dalam keadaan prihatin, serba kekurangan, dan penuh kesederhanaan. Sejak kecil ia hidup dalam lingkungan keluarga yang taat beragama. Ayahnya aktif dalam Sarekat Islam (SI). Ayahnya ditangkap Belanda karena keterlibatannya dalam SI. Dalam jiwa Soetjipto, tertanam apa yang selalu diberitahukan ayahnya bahwa orang Belanda dan Cina adalah orang jahat.

Dalam kondisi ekonomi yang serba kekurangan, Soetjipto berhasil masuk ke HIS di Nganjuk pada umur tujuh tahun. Ketika duduk di kelas 3, Soetjipto mengalami goncangan besar ketika ibunya meninggal dunia. Ia kehilangan orang yang selama ini memberikannya kasih sayang dan orang yang menjadi tiang penyangga ekonomi keluarga. Kemudian Soetjipto dititipkan kepada keluarga Mangoendihardjo. Tahun 1935, ia pindah ke HIS Kediri untuk tinggal bersama ayahnya. Di HIS Kediri, Soetjipto tidak bertahan lama. Pada saat kelas 6, ia dikeluarkan karena telah lama menunggak bayaran sekolah. Ia kemudian diajak oleh kakak iparnya untuk bersekolah di HIS Ponorogo. Ia dapat menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1936. Setelah lulus HIS, ia melanjutkan ke MULO swasta, yakni Neutrale MULO. Karena prestasinya di Neutrale MULO, ia berkesempatan masuk ke MULO negeri di Madiun. Ia lulus dari MULO Madiun pada tahun 1939.

Setelah lulus dari MULO, ia diterima sebagai pegawai di Jawatan Penataran Angkatan Laut Belanda. Setelah setahun bekerja, ia diangkat menjadi asisten kepala bagian sampai kedatangan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, ia tertarik masuk PETA, Kotoka (Sekolah Tinggi Bagian Polisi), dan pegawai kereta api. Ia pun memilih untuk masuk Kotoka. Setelah lulus ujian masuk Kotoka, ia pindah ke Sukabumi dimana sekolah tersebut berada. Tahun 1943 Soetjipto bertugas di Surabaya. Tidak lama kemudian ia dipindahkan ke Hoofd Bureau bagian intel. Pada tahun 1944, Soetjipto diberi tugas untuk melatih pasukan Seinendan/Keibodan Surabaya.

Pada pertengahan 1963 Presiden Soekarno membentuk tim untuk mencari Men/Pangak yang baru. Tim yang diketuai oleh Dr. Cahaerul Saleh tersebut, kemudian mengusulkan nama Ajun Komisaris Besar Polisi Soetjipto Danoekoesoemo, seorang perwira polisi komandan Brimob yang waktu itu memiliki 12 satya lencana. Berdasarkan jenjang kepangkatan yang dimilikinya sebenarnya ia belum pantas untuk menduduki posisi Men/Pangak. Pada tanggal 26 September 1963, Presiden memanggil Soetjipto ke Istana Negara. Presiden menanyakan tentang perihal pengangkatannya menjadi Men/Pangak. Pada tanggal 4 Januari 1964 di Istana Bogor, Soetjipto Danoekoesoemo dilantik secara resmi oleh Presiden Soekarno menjadi Men/Pangak baru menggantikan Soekarno Djojonagoro. Demi kelancaran tugas di jabatannya yang baru, Presiden Soekarno kemudian menaikkan pangkatnya tiga tingkat menjadi Inspektur Jenderal Polisi. Meskipun kenaikan pangkatnya tersebut menimbulkan ketidakpuasaan di kalangan polisi sendiri, tapi Soetjipto mampu membuktikan bahwa dirinya dapat menajalankan tugas dengan baik. Selama memegang jabatannya, ia berusaha melahirkan konsep-konsep baru dalam rangka memajukan kepolisian RI.

Kebijaksanaan yang dibuatnya ketika menduduki posisi Men/Pangak adalah mengadakan perubahan struktur organisasi. Melalui SK No. Pol: 11/SK/MK/1964 dibuat keputusan untuk menambah jumlah deputi menteri dalam kepolisian menjadi lima. Untuk menyesuaikan perkembangan sistem organisasi, maka diadakan perubahan nama-nama jabatan kepolisian di daerah. Contoh: Kepala Kepolisian Komisariat diganti menjadi Panglima Daerah Kepolisian, Kepala Polisi Distrik berubah menjadi Komandan Daerah Distrik Kepolisian, dsb. Soejipto merasa perlu mengubah status antara sipil dan militer dalam UU Kepolisian No. 13/1961 Pasal 3, menjadi unsur angkatan yang sepenuhnya terintegrasi ke dalam ABRI. Usaha tersebut berhasil dengan dikeluarkannya SK Presiden No. 290/1964 tentang “Penegasan Kedudukan, Tugas, dan Tanggung Jawab Angkatan Kepolisian RI sebagai Unsur Angkatan Bersenjata”.

Di dalam bidang pendidikan kepolisian, Soetjipto merasa perlu untuk meningkatkan kualitas para personil polisi, terutama menyangkut tugas-tugas pokok polisi. Sehubungan dengan hal itu, maka ia merencanakan pembentukan Sekolah Staf dan Komando Kepolisian (Seskoak), yang dalam pekembangannya menjadi Seskopol, lalu sekarang menjadi Sespimpol. Berdasarkan SK Men/Pangak No. 11/SK/MK/1964 maka mulai dibentuklah Tim Kerja Pembentukan Seskoak. Di luar kepolisian, ia sempat mendirikan sebuah sekolah dasar di daerah Jombang, Jawa Timur.

( sumber, http://www.museum.polri.go.id/kapolri3-soetjipto-danoe.html )

Kapolri Kedua   [ 15 Des 1959 - 29 Des 1963 ]

Raden Soekarno Djojonagoro adalah Kepala Kepolisian Negara/ Menteri Muda Kepolisian II. Ia menjabat sejak 15 Desember 1959 sampai 8 Januari 1964. Ia dilahirkan pada tanggal 15 Mei 1908 di Barjarnegara, Jawa Tengah. Soekarno lahir dari kalangan ningrat. Ayahnya adalah Raden Adipati Ario Djajanagoro II, Bupati Banjarnegara dan ibunya adalah Raden Ajeng Rachmat Mangoenprawiro. Ayahnya memiliki banyak istri dan mempunyai 24 putra-putri. Soekarno sendiri adalah putra ke-12. Dengan keadaan yang demikian, Soekarno kurang mendapat perhatian dari sang ayah.

Tahun 1914 Soekarno masuk sekolah di Hollands Inlandsche School (HIS). Perawatan dan pengawasan atas dirinya dilakukan oleh kakak perempuan ibunya, Ibu Suroyo. Ia tidak pintar, tapi tekun. Seperti kebanyakan anak kecil, seusai sekolah ia biasa bermain. Kegemarannya adalah menonton wayang semalam suntuk. Setelah lulus dari HIS, pada bulan Juli 1918, Soekanto melanjutkan sekolah MULO di Purwokerto. Selama bersekolah di MULO, Soekanto cukup disenangi dan dikenal oleh teman-temanya karena kebiasaannya melawak. Pada tahun 1925, Sokarno Djojonagoro terpilih menjadi ketua Jong Java daerah Purwokerto. Setelah lulus dari MULO, pada bulan Juli 1926 ia melanjutkan sekolahnya di Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaar (OSVIA) di Magelang. Sewaktu sekolah di OSVIA, selain aktif dalam Jong Java, ia juga aktif dalam berbagai diskusi tentang nasionalisme dan menjadi ketua Pandriyotomo (organisasi yang bergerak dalam bidang kebudayaan).

Pada bulan Agustus 1928, R. Soekarno berhasil menamatkan pendidikannya di OSVIA. Sebulan kemudian, ia diterima bekerja sebagai Ambtenaar Bij/de Inlandsche Bestuurdienst (AIB) dan ditempatkan di Kawedanan Ajibarang, Kabupaten Purwokerto. Di sana ia dikenal sebagai orang yang baik. Soekarno kemudian dipindahtugaskan ke Kawedanan Purbalingga. Bilamana ada liburan, ia sering rekreasi bersama teman-temannya ke Guwa Ijo di daerah Banyumas. R. Soekarno Djojonagoro menikah dengan R.A. Soekatinah pada tanggal 5 Juni 1929. Setahun kemudian lahirlah putri pertama mereka bernama Wahyuningsih. Mulai tanggal 21 April 1931, R. Soekarno dipindahkan ke kota Pati, Jawa Tengah untuk menjabat sebagai Mantri Polisi. Dari Pati, R. Soekarno dialihtugaskan ke Kudus dengan jabatan yang baru, yakni sebagai mantri veld politie (polisi luar kota). Ia sering mendapat premi dari pemerintah karena berhasil mengusut pembuatan arak gelap dan pemotongan hewan gelap. Selama bertugas di Pati dan Kudus Soekarno selalu menentang adat Jawa kuno. Sering kali tindakannya membuat ia dimarahi oleh atasannya.

Tahun 1934, R. Soekarno diangkat menjadi Asisten Wedana dan ditempatkan di Rowokele, Kabupaten Banyumas. Kemudian ia dipindahtugaskan ke daerah Lampung untuk membina para transmigran dari Jawa. Di sini ia mengalami tekanan yang besar dalam pekerjaannya. Suatu saat ia pernah berdebat dengan Residen dan akibatnya ia dikirim kembali ke Jawa. Akibat tindakannya yang selalu menentang atasannya, Soekarno akhirnya diberhentikan dari jabatannya. Atas usaha kakaknya, Soekarno diangkat ekmbali menjadi Fd. mantri kepolisian di Kedungwuni, Pekalongan. Setelah enam bulan bertugas di sana, ia dipindahkan ke Pucakwangi, Pati. Setelah 4 tahun bertugas, ia dipindahkan lagi ke Winong. Di Winong ia hanya bertugas selama 1 tahun. Kemudian ia pindah lagi ke Tegal sebagai Asisten Wedana Polisi. Januari 1942 ia dipindahkan ke hoofdbeureau di Semarang. Akan tetapi, karena tidak ada jabatan yang sesuai dengan pangkatnya, maka ia kembali ke Banjarnegara.

Setelah Jepang berkuasa R. Soekarno dipanggil Kepala Kepolisian Semarang untuk menjadi Kepala Seksi IV Candibaru. Wewenangnya adalah menahan orang-orang Belanda dan Indo-Belanda. Pada bulan Mei 1943, R. Soekarno dipindahkan ke Salatiga dan diangkat menjadi Kepala Kepolisian. Pertengahan Januari 1944, Soekarno dipindahkan kembali ke Semarang. Ia diangkat menjadi Komandan Tokubetsu Keisatsutai (Pasukan Polisi Istimewa). Ketika menjadi komandan, ia melihat perlakuan kasar terhadap anggotanya yang dilakukan oleh atasannya. Atas hal itu, ia memutuskan untuk keluar dari kesatuan. Bulan April 1944 keluar surat pemecatan dirinya.

Sebulan setelah dipecat, Soekarno diangkat kembali menjadi Keibikaco (Komandan Penjagaan) di Kantor Besar Polisi Semarang. Setelah Jepang kalah keadaan kota Semarang menjadi kacau. Orang-orang Indonesia yang bereuforia terhadap kemerdekaan membalas tindakan kasar yang pernah diterimanya kepada orang-orang Jepang. Terjadi pertempuran antara pasukan Jepang dengan para pemuda, BKR, dan polisi Indonesia. Banyak korban berjatuhan di kedua belah pihak. Kemudian peristiwa itu dikenal dengan nama Pertempuran Lima Hari di Semarang. Setelah Sekutu datang, R. Soekarno diangkat menjadi Kepala Umum Kantor Besar Polisi Semarang dengan pangkat Komisaris Polisi Kelas II. Terjadilah pertempuran dengan Sekutu karena Indonesia mengetahui bahwa Sekutu diboncengi oleh NICA. Menurut SK Kepolisian Negara No.445/Pol, R. Soekarno diangkat menjadi Kepala Polisi Karesidenan Semarang dengan pangkat Komisaris Polisi Tk. I. 7 bulan kemudian ia dipindahkan dan diangkat menjadi Kepala Polisi Karesidenan Pekalongan. Akibat perjanjian Renville, maka seluruh anggota kepolisian RI harus meninggalkan garis van Mook dan masuk ke daerah RI. Komisaris Polisi R. Soekarno dipindahkan ke Jawatan Kepolisian Negara di Yogyakarta dan diangkat sebagai anggota Komisi Gencatan Senjata. Ketika terjadi pemberontakan PKI Madiun, R. Soekanno ditugaskan ke daerah Solo, Purwodadi, Kudus, dan Cepu guna membantu menyusun kembali kepolisian yang telah hancur akibat serangan PKI.

Pada 1 April 1950, R. Soekarno dinaikkan pangkatnya menjadi Pembantu Komisaris Besar Polisi. Bulan Mei, ia dpindahkan dan diangkat menjadi Kepala Polisi Karesidenan Semarang. Ia hanya menjabat selama 3 bulan. Dalam bulan Agustus, ia dipindahkan dan diangkat menjadi Kepala Polisi Karesidenan Surabaya. Jabatan itu pun tidak lama dipegangnya. Tanggal 1 Januari 1951, ia diangkat menjadi Kepala Kepolisian Provinsi Jawa Timur. ( sumber http://www.museum.polri.go.id/kapolri1-soekanto.html )


Kapolri Pertama   [ 29 Sept 1945 - 14 Des 1959 ]

Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo merupakan Kepala Kepolisian Negara (KKN) yang pertama. Sekarang lebih dikenal dengan nama Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Ia lahir pada tanggal 7 Juni 1908 di Kampung Sawah, Bogor, Jawa Barat. Ia lahir dari pasangan Raden Ngabehi Martomihardjo (Jawa) dan Raden Ajeng Kasmirah (Sunda). Ayahnya merupakan seorang Asisten Wedana di daerah Jasinga, Bogor. Soekanto merupakan putra pertama dari enam bersaudara, yakni Roro Soejati, Roro, Soenarto, Raden Soelaeman Soejadi, Roro Soebandinah, dan Raden Mochamad Soemantri.

Masa kecil Soekanto diwarnai suasana disiplin. Hal itu dikarenakan jabatan ayahnya yang merupakan seorang pamong praja. Sebagai anak seorang priayi, Soekanto tidak kesulitan dalam menempuh pendidikan formal. Pada umur 5 tahun, ia masuk Frobel School (Sekolah Taman Kanak-Kanak Belanda). Dua tahun kemudian, ia melanjutkan ke Sekolah Rakyat Belanda (setingkat dengan Sekolah Dasar), yakni Europeesche Lagere School (ELS) di Tangerang hingga kelas II, kemudian melanjutkan lagi di ELS Bogor hingga tamat sekolah dasar. Di sekolah, Soekanto merupakan murid yang cerdas, pendiam, disiplin, berjiwa keras, dan konsisten. Di luar pendidikan formal, ia juga menjalani pendidikan informal, yaitu pendidikan agama dari guru ngajinya yang bernama Ustad Mansyur. Setamat dari ELS, Soekanto melanjutkan pendidikannya di Hoogere Burger School (HBS) di Bandung. Pendidikan HBS di Bandung hanya sampai kelas II. Kemudian ia pindah ke HBS Jakarta untuk melanjutkan pendidikannya di tingkat III. Dari tempat tinggalnya di Bogor, ia biasa bersekolah menggunakan kereta api menuju Jakarta. Tak lupa ia membawa sepeda kesayangannya yang bermerk “Fongers”. Pendidikan HBS yang seharusnya ditempuh dalam waktu lima tahun, terpaksa ditempuh lebih lama karena pada saat ujian akhir ia tidak lulus. Banyak hal yang membuat dia tidak lulus, seperti faktor kelelahan fisik karena pulang pergi Bogor – Jakarta dan banyaknya kegiatan di luar sekolah. Akhirnya Soekanto menamatkan HBS pada tahun 1928. Setelah lulus HBS, Soekanto berkeinginan masuk Sekolah Tinggi Pertanian di Belanda. Tapi, karena kesulitan biaya akhirnya tidak jadi. Maka, ia memutuskan untuk meneruskan ke Recht Hooge School (RHS), yaitu Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Selama kuliah ia menjalaninya tidak dengan sepenuh hati. Selain karena biayanya yang mahal, ia menyadari kekurangan dirinya dalam bidang akademis. Akhirnya, Soekanto memutuskan keluar dari RHS pada tahun 1929. Saat itu ia baru mencapai tingkat II.

Setelah keluar dari RHS, pada tahun 1929, ia mengajukan lamaran ke Sekolah Aspiran Komisaris Polisi. Akan tetapi, lamaran itu ditolak dan ia malah ditawarkan untuk mengikuti pendidikan Hoofd Agent (kursus agen polisi). Tawaran itu ditolak Soekanto. Setahun kemudian, Soekanto menerima telegram bahwa ia dipanggil untuk mengikuti pendidikan Sekolah Aspiran Komisaris Polisi (Aspirant Commisaris Van Politie). Hal itu sangat ia syukuri karena pada saat itu sulit rasanya bagi orang pribumi untuk masuk ke sekolah tersebut. Soekanto merupakan siswa Angkatan VIII. Lama pendidikan yang harus ditempuh selama 3 tahun dan tiap tahun ada kenaikan tingkat tanpa kenaikan pangkat. Tahun pertama dilalui dengan lancar. Ketika naik ke tingkat II, Soekanto melangsungkan pernikahan. Ia menikah dengan Hadidjah Lena Mokoginta pada tanggal 21 April 1932 di sebuah bungalow di daerah Selabintana, Sukabumi. Pernikahan itu menambah semangat dia untuk segera menamatkan pendidikannya. Sebelum lulus, Soekanto menjalani praktek selama 2 tahun di kantor kepolisian Jatinegara. Pada tanggal 1 Agustus 1933, Soekanto berhasil menamatkan pendidikannya dengan pangkat Komisaris Polisi Kelas III. Tugas pertama Soekanto berdasarkan Keputusan Directur van Binnenlandsch Bestuur Nomor 2/73/10 adalah di Stads Politie (Kantor Besar Polisi) Semarang. Ketika bertugas di Semarang, ia berhasil menyelesaikan sebuah kasus pembunuhan. Atas keberhasilannya, Soekanto mendapat penghargaan sebagai polisi yang cekatan dalam melaksanakan tugas dari Hoofd Commisaris. Selama bertugas di Semarang, Soekanto berkenalan dengan Soemarto (seniornya di Sekolah Aspiran Komisaris Polisi Sukabumi). Soekanto bertugas di Semarang hanya sekitar satu setengah tahun. November 1934, ia pindah ke Purwokerto. Di sini tugas ia mengawasi kegiatan kantor-kantor polisi yang berada di Karesidenan Purwokerto. Selama bertugas di Purwokerto, tidak ada kasus penting yang diselesaikan Soekanto, hanya kejahatan-kejahatan kecil. Ia mendapat kenaikan pangkat menjadi Komisaris Polisi Kelas II. Tahun 1938, Soekanto kembali bertugas di Semarang. Ketika bertugas di Semarang, masalah yang dihadapi semakin kompleks. Selain kejahatan yang intensitasnya makin tinggi, masalah politis juga dihadapi Soekanto. Sehubungan dengan meletusnya Perang Dunia II, Soekanto diperintahkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menangkap orang-orang Jerman dan Jepang yang dicurigai sebagai mata-mata. Tahun 1940, Soekanto dipindahtugaskan ke daerah Banjarmasin, Kalimantan. Di sana ia menjabat sebagai Wakil Kepala Polisi Banjarmasin dan Ajunct Technisch Leider der Veldpolitie di Karesidenan Kalimantan Selatan dan Timur. Dua tahun bertugas di Kalimantan, tepatnya Januari 1942, tentara Jepang mulai masuk ke Indonesia. Ketika Jepang menduduki Kalimantan, Soekanto tetap menjalankan tugasnya di sana. Sedangkan pimpinannya Kepala Polisi Groen meninggalkan Kalimantan bersama para anggota keluarga aparatur pemerintah Belanda, termasuk keluarga Soekanto. Ia bertugas mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang keadaan yang terjadi dan mengumpulkan senjata-senajata yang masih ada. Lalu ia diwajibkan melaporkannya kepada Komandan Militer di muara Sungai Barito. Soekanto kemudian diajak komandan militer ke Jawa sebagai saksi untuk membuktikan bahwa keadaan Kalimantan pada waktu itu memang harus ditinggalkan. ( sumber http://www.museum.polri.go.id/kapolri1-soekanto.html )

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.